JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Indeks Demokrasi Prestasi (IDP) Indonesia 2017 mengalami penurunan sekitar tiga poin jika dibandingkan dengan tahun 2015.
Lain itu, menurutnya penyebab turunnya IDP karena isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) dan DKI Jakarta.
“Tolak ukurnya IDP kita tidak bisa lihat secara menyeluruh, dari data yang ada yang turun itu cuma dua, DKI Jakarta dan Sumatera Barat karena isu SARA,” kata Tjahjo Kumolo di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017 kemarin.
Menurut Tjahjo Kumolo, pada tahun 2015, IDP Indonesia menyentuh angka 73,04 persen. Sementara, angka ini turun pada 2016 menjadi 72,82 persen dan ditahun 2017 ini angka IDP kembali mengalami penurunan sekitar dua poin menjadi 70,09 persen.
Lebih lanjut, dijelaskan Tjahjo Kumolo, dirinya yakin perolehan ini bisa pulih tahun depan. Karena, Indonesia akan menghadapi pilkada serentak 2018. Bahkan, dirinya juga telah berkoordinasi dengan Polri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, meski angka IDP turun, hak politik masyarakat tetap terjamin. “Ke depan saya optimistis akan pulih kembali,” jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, ada banyak indikator untuk mengukur IDP. Lain itu, indikator ini tidak hanya menyangkut kinerja pemerintah.
“Indikator itu dapat kita absorb dari berbagai elemen masyarakat. Apakah para politisi, penyelenggara pemilu, kontestan, pemilih, itu bagian dari indikator yang begitu banyak,” kata Wiranto.
Menurut Wiranto, indikator biasanya muncul saat adanya pemilihan umum. Perbandingan antara pemilihan umum menjadi acuan penilaian indeks demokrasi.
“Perbandingan antara pemilu ke pemilu inilah yang membangun skor dari indeks itu,” tandas Wiranto.