surat-gugatan-HTI
. (foto: twitter/ismailyusanto)

JAKARTA, harianpijar.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melayangkan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebutkan, yang menjadi alasan pihaknya menggugat keputusan Menkumham yang membubarkan HTI karena tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Ismail Yusanto, pembubaran itu tidak terbuka karena sampai saat ini pihaknya tidak tidak mengetahui alasan HTI dibubarkan.

“Bahwa keputusan pemerintah itu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diantaranya keterbukaan, apa alasan HTI dibubarkan? Nggak jelas. Apa kesalahannya. Disana hanya disebutkan membaca surat menko Polhukam dan lainnya,” kata Ismail Yusanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

“Keputusan pembubaran itu harus punya dasar, kalau nggak ada dia sewenang-wenang. Nah apa dasarnya? Nggak jelas juga. Kalo disebut melanggar, melanggar pasal apa dari UU apa. Disana disebutkan pasal nomor 17 tahun 2013, tapi apa nggak jelas,” tambahnya.

Lebih lanjut Ismail Yusanto mengatakan, sampai hari ini HTI belum pernah mendapatkan surat peringatan ataupun surat teguran. Sehingga, menurutnya, tidak ada yang salah dari HTI sebelum pembubaran ini.

“Jadi tidak sesuai asas pemerintahan yang baik, kemudian juga faktanya HTI itu sampai hari ini tidak pernah dapat surat peringatan, surat teguran. Jadi tidak pernah ada yang dipersalahkan HTI pada masa sebelumnya, tidak pernah,” ungkap Ismail Yusanto.

Terkait keputusan pembubaran itu, HTI mengajukan dua gugatan atau petitum ke PTUN Jakarta. Salah satunya adalah penundaan pencabutan.

“Pertama adalah penundaan. Jadi kita memohon pada PTUN putusan pencabutan itu ditunda berlakunya supaya kita bisa beraktivitas lagi. Kedua adalah pembatalan. Jadi sebelum pembatalan, kita minta penundaan dulu,” ujar Ismail Yusanto.

Selain itu, Ismail Yusanto juga mengatakan bahwa saat ini gugatannya telah terdaftar dan sedang menunggu jadwal persidangan yang kemungkinan akan keluar minggu depan.

“Belum. Katanya dua minggu setelah pengajuan. Pengajuannya minggu lalu jadi mungkin minggu depan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi perkara di situs PTUN Jakarta yang harianpijar.com lihat pada Kamis, 19 Oktober 2017, gugatan HTI tersebut didaftarkan pada Jumat, 13 Oktober 2017 dengan nomor perkara 211/G/2017/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, HTI meminta agar Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang pencabutan ormas tersebut dicabut.

Selain itu, HTI juga meminta SK Menkumham tersebut ditunda pelaksanaanya hingga putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Berikut gugatan dari HTI yang didaftarkan melalui PTUN Jakarta:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

. (nuch/det)

loading...