Joko-Widodo
Presiden Joko Widodo. (foto: Japan Times)

BANDUNG, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas dibuat secara demokratis. Karena itu, Presiden Jokowi membantah Perppu Ormas tersebut bersifat represif.

“Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah perppu karena tanpa perppu nanti akan penanganan ini, bukan masalah ormas, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 17 Oktober 2017 tadi malam.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan, hal ini untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak yang dianggap represif.

Namun, menurut Presiden Jokowi, kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam.

“Kajian sudah lama. Ada kajian di Menko Polhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, juga dikatakan Presiden Jokowi, pembuatan atau penyusunan Perppu tersebut juga dilakukan secara demokratis. “Kan ada DPR, setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Presiden Jokowi.

Sementara, terkait adanya pihak yang menganggap Perppu tersebut represif, Presiden Jokowi juga membantah hal itu.

“Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke MK. Bahkan, Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa Perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak.

SUMBERSuara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR