Desmond-J-Mahesa
Desmond J Mahesa. (foto: detik)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, saling mendukung rencana pembentukan Detasemen Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

“Ya kalau dilihat tadi di dalam (rapat), kelihatan semuanya mereka saling mendukung, dalam rangka itu tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dalam rapat gabungan di Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta pimpinan KPK, Senin, 16 Oktober 2017.

Menurut Desmond J Mahesa, rapat hari ini (kemarin-red) belum tuntas dan belum menghasilkan kesepakatan apapun mengenai densus. Lain itu, dikatakanya rapat akan dilanjutkan pada Senin, 23 Oktober 2017.‎

“Kita perlu masukan dari mereka, termasuk soal penggajian. Kenapa? Misalnya KPK mengusulkan, Jaksa mengusulkan, Polisi mengusulkan tentu harus dikoordinasikan dari awal. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan untuk pemberantasan korupsi berlebihan tapi hasil yang dicapai tidak seperti anggaran yang terlalu besar,” ucap Desmond J Mahesa.

Lebih lanjut, ditegaskan Desmond J Mahesa, dirinya memiliki catatan tentang pencegahan dan penindakan yang mengemuka dalam rapat hari ini. Menurutnya, perlu dipertegas mengenai wilayah pencegahan dan penindakan dari tiga lembaga penegak hukum.

“Tentunya catatan pemikiran dari tiga lembaga ini tidak tumpang tindih di antara mereka. Agar terkoordinasi dan terukur dalam rangka negara zero corruption,” tegasnya.

Namun, menurut Desmond J Mahesa, tidak menutup kemungkinan nanti KPK bisa dibubarkan dengan adanya Densus Tipikor.

“Iya, KPK bisa dibubarkan, itu salah satu langkah ke depan. Untuk menuju itu perlu waktu 30-50 tahun ke depan. Masih lama. Kita jangan mengamputasi sesuatu yang prematur. Memang kalau negara ini sudah bebas korupsi, memang masih perlu KPK? Kan bisa begitu. Kalau nggak, ya buang-buang anggaran kan,” kata Desmond J Mahesa.

‎Sementara, menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Densus Tipikor nanti akan berada di bawah pimpinan jenderal berbintang dua dan pelaksanaannya melibatkan Kejaksaan dan Komisi KPK.

Selanjutnya, Jenderal Tito Karnavian juga menekankan pembentukan ‎Densus Tipikor bukan bermaksud untuk menggerus kewenangan KPK dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan.

“Nggak. Pertama kita sudah sampaikan. Ini bukan bertujuan bubarkan KPK. Tidak juga mengurangi kewenangan kejaksaan. Kejaksaan di luar tim yang sudah disiapkan untuk densus ini, juga punya kewenangan penyidikan dan penuntutan seperti biasa. Nah dengan KPK nanti akan bagi tugas,” kata Jenderal Tito Karnavian.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Jenderal Tito Karnavian, KPK mendukung pembentukan Densus Tipikor. Lain tiu, kedua lembaga ini siap berkoordinasi untuk memberantas korupsi.

“Misalnya, KPK yang menangani kasus yang high profile. Yang mungkin intervensi politiknya tinggi. Sementara densus tipikor ini kan bisa dari yang di pusat sampai ke desa. KPK kan tidak mungkin menangani sampai ke desa. Kecil sekali,” kata Jenderal Tito Karnavian.

Sedangkan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, yang terpenting semangatnya untuk pemberantasan korupsi.

“‎Kalau soal densus itu selama seperti yang dijelaskan oleh Pak Tito kita mendukung,” kata Laode M Syarief.

‎Selain itu, keberadaan Densus Tipikor, tidak akan tumpang tindih kewenangan dengan KPK. KPK memiliki tugas menangani kasus yang nilainya di atas Rp1 miliar. “Ya sementara KPK tetap berjalan seperti sekarang. Saya pikir ndak ada konflik terbuka Polri dengan KPK,” tandasnya.

loading...