ilustrasi-elpiji-min
Ilustrasi elpiji. (foto: Dok. Istimewa)

SOLO, harianpijar.com – Pangkalan elpiji wajib menjual gas bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, siap-siap pangkalan tersebut akan dikenai sanksi tegas, baik berupa skorsing hingga ke pencabutan izin usahanya.

Hal itu diungkapkan oleh Sales Executive LPG Solo Raya Adeka Sangtraga Hitapria di sela-sela sosialisasi Pertamina One Stop Energy di CFD kawasan Ngarsopuro, Solo, Minggu, 15 Oktober 2017.

Adeka Sangtraga Hitapria mengatakan, Pertamina akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) dan pihak kepolisian untuk menindak pangkalan yang nakal. Pasalnya, izin usaha pangkalan elpiji merupakan wewenang pemda.

“Harus ada sinergi dengan pemda dan aparat, supaya pangkalan merasa termonitor. Setelah ini akan ada pembinaan. Kalau ada yang nakal atau sering melayani ke yang bukan peruntukkannya akan kita bina, bisa di skorsing atau cabut usahanya,” kata Adeka Sangtraga Hitapria.

Menurut Adeka Sangtraga Hitapria, isu kelangkaan elpiji yang banyak beredar merupakan dampak dari pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

Padahal, menurutnya, Pertamina selalu menyediakan stok lebih dari jumlah KK yang berstatus warga miskin.

Adeka Sangtraga Hitapria melanjutkan, penjualan ke pengecer pun dapat dimanfaatkan spekulan untuk memainkan isu kelangkaan, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan harga.

Oleh karena itu, Pertamina akan melakukan pembatasan penjualan ke pedagang pengecer.

“Akan kita adakan pembatasan penjualan ke pengecer. Artinya bukan kelangkaan, tapi agar tepat sasaran. Sebenarnya kalau pengecer itu teriak, kita enggak masalah, karena mereka enggak resmi. Tapi kalau pangkalan sudah sesuai aturan, lalu mereka teriak semua, nah baru kita tanggapi,” jelasnya.

Selain itu, elpiji 3 kg seharusnya hanya ditujukan untuk masyarakat miskin. Adeka Sangtraga Hitapria mengimbau masyarakat menengah ke atas untuk segera beralih menggunakan gas nonsubsidi 5,5 kg alias bright gas. (nuch/det)

loading...