fadli-densus-tipikor
Fadli Zon, saat ini upaya penggabungan Polri dan Kejagung di Densus Tipikor Polri memerlukan proses tersendiri.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Mabes Polri. Lain itu, Fadli Zon juga menilai dengan adanya Densus Tipikor, tumpang tindih wewenang tidak akan terjadi.

“Prinsipnya dukung Polri tegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi dan masalah korupsi jangan hanya di tangani satu institusi saja sehingga harus libatkan Polri dan Kejagung dan KPK, untuk teknisnya pada Komisi III,” kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Kamis 12 Oktober 2017.

Lebih Lanjut, juga ditegaskan Fadli Zon, saat ini upaya penggabungan Polri dan Kejagung di Densus Tipikor Polri memerlukan proses tersendiri. Lain itu, terdapat pertimbangan antarinstitusi untuk menentukan merger tersebut.

“Masing-masing kan punya kapasitas dan kewenangan berantas korupsi tinggal koordinasi biar tidak overlap dan terkesan ada rebutan,” tegas Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya tindakan tapi pencegahan. Lain itu, penanggulangan juga harus sistematis agar korupsi berkurang.

“Karena sifatnya yang dibangun agar orang sulit lakukan korupsi,” ucap Fadli Zon.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyatakan, Polri sudah menyusun perencanaan anggaran untuk Densus Tipikor.

Selain itu, dana yang dibutuhkan Polri untuk Densus Tipikor tersebut sebesar Rp2,6 triliun. Sementara, sebagai persiapan dari pembentukan Densus Polri, Kejaksaan Agung diharapkan dapat bergabung dengan Polri, hal ini agar penuntasan Perkara menjadi lebih mudah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa membantah akan ada kewenangan yang sama antara Densus Tipikor Polri dan KPK. Bahkan, kata Desmond J Mahesa, Densus Tipikor, Satgas Tipikor dari Kejaksaan dan KPK tentu akan berbeda kewenangannya karena Undang-Undang KPK sudah sangat jelas.

“Tetapi persoalanya adalah bagaimana cara mengkoordinasikannya,” kata Desmond J Mahesa saat dikonfirmasi di Gedung Nusantara II, Kamis 12 Oktober 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Desmond J Mahesa, saat ini akan dibentuk Satgas Tipikor di tubuh Kejaksaan Agung, sedangkan di Polri sendiri akan dibentuk Densus Tipikor.

Selanjutnya, agar bisa sama-sama saling mengawasi dan membersihkan kejahatan Tipikor itu sendiri. “Kan tujuannya ke situ, untuk pembenahan,” jelasnya.

Selain itu, Desmond J Mahesa juga menegaskan, niat dasar dari pembentukan Densus Tipikor Polri dan Satgas Tipikor Kejagung adalah bagaimana agar ketiga lembaga ini (Kejaksaan, Polri dan KPK) seperti semangat awal agar Indonesia bebas korupsi.

Kemudian, sebagai rangka meningkatkan peran Polri dan Kejaksaan untuk lebih maksimal lagi dalam menangani kasus Tipikor. “Karena kondisi lalu dan sekarang trust-nya (kepercayaan publik-red) kan nggak jauh beda dua lembaga ini,” tandas Desmond J Mahesa yang juga politisi Partai Gerindra itu.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR