Gedung-KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Pelaksana tugas (plt) Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) Irene Putri menyebutkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyita barang milik tersangka tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan.

“KPK tidak perlu izin untuk menyita, termasuk sita eksekusi uang pengganti,” kata Irene Putri dalam sebuah diskusi yang digelar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Oktober 2017.

Lebih lanjut Irene Putri mengatakan, hal itu diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Meskipun begitu, kata Irene Putri, penyidik KPK harus tetap membuat berita acara penyitaan di hari yang sama saat dilakukan penyitaan.

Selain itu, barang yang disita juga tidak langsung menjadi hak negara. Pasalnya, menurut Irene Putri, barang yang disita belum bisa dikatakan sebagai barang yang merupakan hasil dari tindak pidana tersangka. Untuk membuktikan hal itu, maka perlu dilakukan analisis oleh Jaksa.

“Penyitaan atas semua dilimpahkan ke (jaksa) penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana, maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara,” jelas Irene Putri. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR