Hatta-Ali
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran badan peradilan. Selain itu, konsistensi harus dibuktikan dengan pengunduran diri secara sukarela Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Menurut Gayus Lumbuun, dirinya menilai operasi penangkapan oleh KPK sedianya dijadikan bahan evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan berjenjang, seperti MA, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

“Ini untuk menentukan pimpinan-pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua di semua tingkatan tersebut,” kata Gayus Lumbuun, Sabtu 7 Oktober 2017 kemarin.

Lebih lanjut, juga dikatakan Gayus Lumbuun, kondisi tersebut merujuk berbagai fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan dan notabene dilakukan oleh aparatur kepaniteraan dan hakim. Apalagi saat ini pelanggaran itu terjadi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang justru dilakukan oleh ketuanya.

Selanjutnya, apabila tetap dibiarkan, maka pelanggaran serupa berpotensi terulang, khususnya jika posisi pimpinan masih diisi oleh orang-orang yang belum dievaluasi. Akan lebih bijaksana apabila orang yang dinilai baik diberi kesempatan untuk mengisi sejumlah posisi strategis itu.

Karena itu, dijelaskan Gayus Lumbuun, pandangan tersebut dia sampaikan berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparatur pengadilan dari panitera sampai dengan hakim di tingkat PN dan saat ini di PT yang tidak memiliki moralitas.

“Penyebabnya adalah mereka sudah anomali, yaitu tidak takut lagi, mengesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan, serta moral dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati,” jelas Gayus Lumbuun.

Selain itu, ditambahkan Gayus Lumbuun, Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan wibawa Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

“Bahwa penempatan jabatan-jabatan pimpinan pengadilan ditentukan oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung di bawah Ketua Mahkamah Agung dan bukan oleh para Dirjen di lingkungan Mahkamah Agung.”

Dengan demikian, kata Gayus Lumbuun, untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan MA dan jajaran peradilan di bawahnya dan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan melalui pengadilan, sudah saatnya Ketua MA dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri.

“Untuk menyikapi persoalan ini, maka lembaga normatif tertinggi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini,” tandas Gayus Lumbuun.

SUMBERMetrotvnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR