Febri-Diansyah
Febri Diansyah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak gentar dengan ancaman Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang akan melaporkan lima orang pimpinan KPK ke polisi. Lain itu, ancaman tersebut tidak lepas dari niat KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setya Novanto.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya tidak ambil pusing dengan tindakan pengacara Setya Novanto tersebut. Lain itu, menurutnya KPK akan tetap bekerja seperti biasa dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Yang pasti KPK akan melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Febri Diansyah, pihaknya juga saat ini masih mendalami beberapa poin yang ada di proses praperadilan kemarin. Salah satunya pertimbangan hakim yang mengatakan bukti untuk Irman dan Sugiharto tidak lagi dapat digunakan untuk penyidikan Setya Novanto.

Padahal menurutnya, dalam pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk Irman dan Sugiharto, hakim justru menegaskan lebih dari 6.000 barang bukti yang ada dapat digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi perhatian khusus bagi KPK.

Bahkan, tidak hanya itu, KPK juga memastikan pengusutan kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu juga terus berjalan. Apalagi, saat ini KPK masih mengusut perkara e-KTP dengan tersangka Markus Nari dan Anang Sugiana Sudihardjo.

“Kita terus mendalami indikasi transaksi keuangan dan indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak,” tegas Febri Diansyah.

Sementara sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan, pihaknya bakal menerbitkan sprindik baru untuk Ketua DPR RI Setya Novanto. Selain itu, menurutnya kemenangan dalam praperadilan tidak memutuskan pengusutan terhadap Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

“Intinya adalah itu tidak boleh berhenti. Itu harus lanjut karena kami digaji untuk itu,” kata Saut Situmorang, Kamis, 5 Oktober 2017 baru lalu.

Bahkan, sebelum menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu kembali menjadi tersangka, KPK akan lebih dulu mengevaluasi kontruksi hukum kasus e-KTP. Saat ini, kelima pimpinan dan penyidik terus mengkaji putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Setya Novanto.

Sementara, pihak Mahkamah Agung (MA) menilai, KPK dapat dengan mudah menjerat kembali Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Apalagi, KPK telah mendapat barang bukti baru.

Selain itu, praperadilan yang memenangkan Setya Novanto dianggap tidak berpengaruh banyak kepada penelusuran perkara. Lantaran, putusan praperadilan hanya menggugurkan penyidikan yang diduga menyalahi aturan. Sementara itu, dugaan tindak pidananya masih bisa dilanjutkan.

loading...