Setya-Novanto
Setya Novanto. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto kembali sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) semakin kuat. Lantaran, adanya temuan baru soal pemberian jam tangan dari salah satu vendor e-KTP, Johannes Marliem kepada Setya Novanto.

Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana, KPK tinggal menentukan pasal apa yang tepat disangkakan pada Ketua DPR itu sesuai motif pemberian.

Lebih lanjut, Ganjar Laksmana menjelaskan, misal jika pemberian jam tangan mengarah pada kesepakatan antara Johannes Marliem dan Setya Novanto terkait proyek e-KTP, maka Setya Novanto bisa dikenakan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kalau karena ucapan terima kasih, berarti Setya Novanto kena Pasal 11 (UU Tipikor). Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba dikasih jam ke Setya Novanto, berarti kena pasal gratifikasi,” kata Ganjar Laksmana di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017 kemarin.

Selain itu, juga ditegaskan Ganjar Laksmana, KPK juga harus memastikan status Setya Novanto saat menerima jam itu, apakah sebagai Ketua DPR atau sebagai pribadi. Jika Setya Novanto menerimanya sebagai pribadi, maka perlu diketahui tujuan pemberian itu.

“Jadi pertanyaannya, ini Johannes kasih (jam) ke Novanto apa sebagai Ketua DPR itu mesti dibedakan karena menentukan pasalnya,” tegas Ganjar Laksmana.

Sementara, Ganjar Laksmana juga menjelaskan, soal kemenangan praperadilan Setya Novanto itu, dirinya yakin hal tersebut bukan penghalang. Karena, kemenangan praperadilan hanya menggugurkan proses penyidikan saja.

“Praperadilan kan tidak menggugurkan tindak pidananya, tapi hanya menggugurkan proses penyidikan yang diduga tidak sah. Jadi, bahwa dia akan ditetapkan dengan pasal yang sama, atas perbuatan yang sama, enggak masalah,” jelas Ganjar Laksmana.

Sedangkan, KPK bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. Bahkan, KPK berhasil menemukan sejumlah alat bukti dari Amerika Serikat tersebut.

Menurut Agen FBI Jonathan Holden, saksi korupsi e-KTP Johannes Marliem pernah memberikan jam tangan Rp1,8 miliar ke Setya Novanto. Hal tersebut terungkap dari gugatan yang diajukan pemerintah federal Minesotta ke Johannes Marliem.

Selain itu, Pemerintah Minesotta juga berniat menyita aset Johannes Marliem sebesar USD12 juta. Pasalnya, uang itu diduga didapat melalui skandal yang melibatkan pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, dikatakan Jonathan Holden, Johannes Marliem juga mengakui telah memberikan sejumlah uang dan barang lainnya kepada beberapa pejabat di Indonesia atas lelang e-KTP, baik secara langsung maupun melalui perantara. Informasi itu didapat saat Johannes Marliem saat diperiksa pada Agustus 2017 lalu.

loading...