cepi-iskandar-3
Emerson Yuntho, hakim Cepi Iskandar dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri sejumlah LSM dan Madrasah Antikorupsi.

JAKARTA, harianpijar.com – Hakim tunggal Praperadilan yang memenangkan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar, akan dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 5 Oktober 2017 besok (hari ini-red).

Selain itu, Cepi Iskandar dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilakunya selama memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan tersangka kasus proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“Iya besok kita laporkan hakim Cepi ke MA,” kata Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam pesan singkat yang diterima, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017 malam.

Menurut Emerson Yuntho, Cepi Iskandar akan dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri sejumlah LSM dan Madrasah Antikorupsi dan pelaporan akan berlangsung pukul 11.00 WIB di Kantor Mahkamah Agung (MA).

Namun, Emerson Yuntho juga enggan membeberkan lebih jauh ihwal laporan tersebut. “Lebih lengkapnya besok (hari ini-red) ya,” kata Emerson Yuntho.

Seperti diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, Ketua Umum Golkar itu lepas dari status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan putusan menyatakan, penetapan tersangka KPK terhadap Setya Novanto menyimpang. Bahkan dirinya menganggap langkah KPK tidak sah sehingga dengan keputusan ini, penetapan tersangka Setya Novanto tidak memiliki kekuatan hukum.

“(Pengadilan) memerintahkan termohon (KPK) menghentian penyidikan terhadap Setya Novanto,” jelas Cepi Iskandar di PN Jaksel, Jumat 29 September 2017 lalu.

Sedangkan diketahui, Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Dirinya disangkakan dalam Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahkan, Setya Novanto dianggap sebagai salah satu otak di balik proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) senilai Rp5,9 triliun itu. Lain itu, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya Novanto diduga berperan dalam melobi para koleganya di Parlemen.

Selanjutnya, dalam surat dakwaan terhadap Andi Narogong, Ketua DPR Setya Novanto disebut sebagai kunci anggaran di DPR. Karena itu, aksinya diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 triliun.

Sementara, Setya Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK. Dirinya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin 4 September 2017. Gugatan tersebut terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

loading...