Fahri-Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lembaga dan pemerintahan tidak gaduh sebaiknya ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fahri Hamzah, berdasarkan pemantauannya lembaga antirasuah tersebut selalu membuat gaduh.

‎”‎Pak Presiden bilangnya ke mana-mana, jangan ribut, jangan ribut. Coba bikin statistik, yang bikin ribut di Indonesia cuma satu, cuma KPK. Yang lain kan enggak bikin ribut. Diem aja. Ini semua kan karena KPK,” kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017 kemarin.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang bekerja seperti bukan sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai kantor pemberitaan korupsi. Banyak pernyataan KPK yang tidak sesuai dengan kenyataan.

“Misalnya dia (KPK-red) bilang Rp 2,3 triliun dipakai bancakan di DPR, mana? Tidak ada,” jelas Fahri Hamzah.

‎Selain itu, juga dikatakan Fahri Hamzah, pernyataan KPK yang tidak sesuai dengan kenyataan yakni mengenai adanya anggota DPR yang mengembalikan uang terkait KTP elektronik (e-KTP).  Padahal, uang tersebut tidak terkait e-KTP.

Lain itu, belum lagi ada orang yang setelah tujuh tahun mengembalikan uang kepada KPK, namun, orang tersebut tidak ditahan.

‎”Siapa orang itu? Kenapa orang itu enggak jadi tersangka? Dia sudah nikmatin uang paling tidak bunganya selama tujuh tahun. Kenapa dia enggak jadi tersangka? Kenapa yang belum jelas terima uang, dikoyak-koyak setiap hari?” kata Fahri Hamzah.

Sementara, Fahri Hamzah menilai, sebaiknya lembaga KPK dibubarkan. Penanganan korupsi sebaiknya dikembalikan ke kepolisian dan kejaksaan.

‎”KPK ini sebenarnya kekonyolan yang sudah kadung kita benarkan. Ini yang membuat nalar publik rusak,” tandas Fahri Hamzah.

loading...