Akbar Tanjung: Soal Pemecatan Yorrys Harus Ada Mekanisme

Akbar-Tanjung-1
Akbar Tanjung. (foto: Antara Foto)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengkritik pemecatan Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar.

Menurut Akbar Tanjung, pemecatan Yorrys Raweyai dapat menimbulkan anggapan Partai Golkar tidak demokratis.

“Bisa saja orang menganggap nanti kepemimpinan Golkar tidak demokratis, tidak terbuka. Kemudian implikasi lebih jauh bisa saja Golkar itu gimana partainya dikelola dengan cara begini. Kan bisa saja yang sebelumnya bersimpati kepada partai, punya harapan pada partai, bisa saja menjadi katakanlah mundur,” kata Akbar Tanjung kepada wartawan, Selasa 3 Oktober 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Akbar Tanjung, jika seorang kader dipecat dari Partai Golkar, pastilah harus melalui mekanisme partai. Lain itu, seorang kader tidak bisa dipecat begitu saja dari partai.

Baca juga:   Pekan Depan, DPP Partai Golkar Umumkan Kepengurusan Baru

“Ini kan kita hidup di zaman reformasi yang tidak bisa melakukan pemecatan begitu saja tanpa dengan alasan-alasan dan semuanya tentu harus mengacu pada sebuah aturan-aturan yang ada di dalam organisasi, AD/ART, peraturan organisasi dan lain sebagainya,” jelas Akbar Tanjung.

Selain itu, menurut Akbar Tanjung, kemudian juga tidak langsung memecat, biasanya kan ada proses, misalnya ada peringatan atau misalnya juga dipanggil, pendekatan. “Pokoknya itu ada mekanismenya, ini kan kita hidup di iklim yang demokratis. Yang akuntabel gitu dong,” kata Akbar Tanjung.

Sementara, Akbar Tanjung juga punya pandangan pribadi soal masalah ini. Dirinya menyarankan dialog antara Setya Novanto dan Yorrys Raweyai.

“Saran saya dilakukan pendekatan, diajak berdialog, berdiskusi secara terbuka dan demokratis. Dia kan bisa memberikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh logika dengan dasar yang kuat,” ucap Akbar Tanjung.

Baca juga:   Kabid Humas Polda Metro: Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Penembakan Kantor DPP Golkar

Sedangkan, Ketua DPD Golkar Papua Aziz Samual mengatakan surat tersebut sudah diteken pada Senin 2 Oktober 2017 kemarin. Lain itu, Aziz Samual juga menambahkan surat tersebut diteken Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

“Saya memang ada SK-nya. Kalau tak ada, mana mungkin saya berbicara. Ini ada SK-nya. (Surat diteken) Ketum dan Sekjen,” kata Aziz Samual saat dikonfirmasi. .

Selain itu, Yorrys Raweyai mengaku belum mendapat kabar tersebut. Dirinya enggan berasumsi terkait kabar pencopotannya.

“Saya belum tahu. Belum tahu, ngapain kita berasumsi macam-macam, biarin. Tapi ini kan partai punya mekanisme, ini bukan perusahaan, nggak main suka-suka. Kan ada aturan,” kata Yorrys Raweyai saat di konfirmasi secara terpisah.

SUMBERdetik

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini