wiranto
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai wajar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh jajaran kabinet untuk tidak membuat kegaduhan.

Menurut Wiranto, Presiden mengharapkan supaya kondisi nasional menjelang Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019, ataupun semua kegiatan politik nasional, tidak diawali dengan kegaduhan.

Lebih lanjut, ditegaskan Wiranto, dalam proses demokrasi pemerintah ingin masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan punya kompetensi dengan tenang melalui pertimbangan yang matang. Hal itu dapat terjadi bila tidak ada kegaduhan.

Karena itu, Presiden sangat jelas dan sangat wajar bahwa sebagai kepala negara, kepala pemeritahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional termasuk pembangunan politik, mengharapakan agar kita memelihara kondisi politik nasional secara sungguh-sungguh.

“Agar terjadi kondisi yang aman, damai dan tentram,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Selain itu, juga dikatakan Wiranto, pernyataan Presiden sangat logis sebagai bentuk pengarahan kepada para menterinya.

“Memang diminta atau diinstruksikan secara jelas, bahkan beliau (Presiden-red) dengan jelas mengatakan sebagai panglima tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara, memerintahkan kita semuanya menjaga kondisi itu. Yakni aman, damai, tenang,” kata Wiranto.

Sementara, dalam rapat kabinet paripurna Senin kemarin, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan seluruh anggota kabinet jangan membuat gaduh, kontroversi, membuat masyarakat khawatir dan bingung. Karena, kondisi politik harus kondusif.

Sedangkan, dalam menyampaikan pesan tersebut, Presiden Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin 2 Oktober 2017 kemarin.

Namun, Presiden Jokowi tidak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam pernyataannya Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Selain itu, pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat 22 September 2017 lalu. Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

SUMBERKompas
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR