Ahmad-Doli-Kurnia
Ahmad Doli Kurnia. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak dan meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera mengganti Ketua Umum Setya Novanto. Selain itu, dirinya melihat kemenangan praperadilan Setya Novanto justru menambah kemarahan publik terhadap Partai Golkar.

“Dengan terpublikasikannya banyak kejanggalan yang kasat mata selama sidang praperadilan, rakyat menyimpulkan Setya Novanto telah melakukan upaya mengangkangi hukum sehingga bisa menang. Alih-alih simpati, publik semakin kesal, geram dan antipati, dan Golkar terbawa-bawa,” kata Ahmad Doli Kurnia lewat pesan singkat, Sabtu, 30 September 2017 baru lalu.

Sementara, Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lain itu, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah pada sidang putusan 29 September 2017, sedangkan kelompok pegiat antikorupsi menilai kemenangan tersebut janggal.

Seperti diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis enam kejanggalan yang dilakukan hakim Cepi Iskandar, antara lain, hakim menolak untuk memutar rekaman bukti keterlibatan Setya Novanto, menolak permohonan eksepsi KPK, menunda mendengarkan keterangan ahli dari KPK, dan menerima bukti yang diajukan kuasa hukum Setya Novanto berupa laporan kinerja KPK yang diduga diperoleh secara tidak wajar dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Sedangkan diketahui, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu. Selain diduga terlibat dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, Ketua DPR RI ini juga diduga berperan memuluskan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Lain itu, sepekan terakhir di internal Partai Golkar, sinyal untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum semakin menguat. Karena itu, Partai Golkar membentuk tim kajian elektabilitas yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai.

Tim kajian elektabilitas merekomendasikan Setya Novanto untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas demi menyelamatkan elektabilitas Partai Golkar yang merosot.

“Sudah saatnya DPP menggunakan hak konstitusionalnya dengan segera menggelar rapat pleno yang agendanya memberhentikan Setya Novanto dan menetapkan pelaksana tugas,” tandas Ahmad Doli Kurnia.

SUMBERTempo
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR