JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan terkait pembelian senjata oleh Polri yang informasinya sempat bocor ke masyarakat, hal tersebut harus segera diklarifikasi. Lain itu, masyarakat harus tahu yang sebenarnya.
Menurut Fadli Zon, DPR akan segera memanggil pimpinan Polri, dan lembaga terkait, untuk mengklarifikasi prihal pembelian senjata oleh Polri. Sementara, saat ini senjata-senjata tersebut masih tertahan di gudang bandara Soekarno-Hatta.
“Kami di DPR, pimpinan, maupun komisi terkait, komisi satu terutama, mencoba mengundang, supaya ada klarifikasi yang jelas soal ini, karena kalau tidak ini akan terus simpang siur,” kata Fadli Zon kepada media di Monumen Pancasila Sakti, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 1 Oktoner 2017 kemarin.
Sedangkan, bocornya informasi pembelian senjata, bermula dari pesan melalui aplikasi WhatsApp, yang tidak jelas sumbernya. Informasi tersebut menyebut bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.
Sementara, menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi, bahwa senjata yang saat ini masih berada di gudang Bandara Soekarno-Hatta adalah senjata yang dipesan oleh Polri.
Bahkan, Irjen Setyo Wasisto membantah jika senjata-senjata tersebut ditahan, menurutnya pembelian senjata itu sudah sesuai aturan yang ada.
Sedangkan, Menko Polhukam Wiranto yang juga hadir di Monumen Pancasila Sakti untuk menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila mengatakan, bahwa pemerintah sudah menangani hal tersebut. Selain itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat, untuk mempercayakan ke pihak-pihak yang berwenang, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Selanjutnya, Wiranto juga menegaskan, untuk urusan senjata tidak semua hal bisa menjadi konsumsi publik. Namun, dirinya memastikan, bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas nasional, akan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
“Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh kepada publik, publik bukan suatu tempat untuk menyelesaikan suatu diskurus, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini,” tandas Wiranto.