Febri-Diansyah
Febri Diansyah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Menurut Febri Diansyah, langkah ini akan dilakukan KPK meski telah mengalami kekalahan dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

“Kami tegaskan, apa pun putusan yang dijatuhkan tadi, tidak akan menghentikan proses hukum dalam kasus e-KTP,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 29 September 2017.

Selanjutnya, juga dijelaskan Febri Diansyah, KPK memiliki sejumlah bukti yang membuktikan terjadinya korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut. Bahkan, sudah ada dua terdakwa yang sudah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, yang sudah divonis adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara.

“KPK akan terus menangani proses indikasi kasus korupsi e-KTP ini. Karena memang kami yakin betul bukti yang kami miliki,” jelas Febri Diansyah.

Selain itu, Febri Diansyah juga mengatakan, sampai saat ini ada lima orang yang sedang diproses oleh KPK dalam kasus yang sama. Karenanya, penuntasan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP akan tetap berjalan.

“Sampai hari ini berarti masih ada lima orang yang sedang diproses dalam kasus ini. Ada yang di persidangan dan penyidikan termasuk mendalami pihak lain. Perlu kami tegaskan kasus e-KTP akan tetap jalan, dan KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini,” kata Febri Diansyah.

Seperti diberitakan, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Selanjutnya, Setya Novanto mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Sedangkan, Setya Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus e-KTP.

Saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Bahkan, Setya Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, karena itu Setya Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Namun, pihak Setya Novanto sebelumnya meminta KPK menghentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Sementara, Setya Novanto dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

SUMBERKompas
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR