Setya-Novanto
Setya Novanto. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Indria Samego pengamat Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI), menilai sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya dipilih untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Plt Ketua Umum Golkar.

Lain itu, sejarah Partai Golkar selama ini juga menunjukan bahwa partai yang berlambang pohon beringin tersebut selalu berada dalam perahu pemerintahan.

“Golkar dekat dengan kekuasaan. Jadi pilih saja yang sekarang dekat dengan Presiden Jokowi,” kata Indria Samego, Kamis 28 September 2017 kemarin.

Selanjutnya, dijelaskan Indria Samego, sudah saatnya Setya Novanto berlapang dada untuk menerima kenyataan menyerahkan jabatan pimpinan tertinggi di Partai Golkar untuk berfokus pada penyembuhan dan kasus hukumnya di KPK.

“Lebih baik terlambat dari pada tidak. Setya Novanto harus terima kenyataan itu dan menyerahkan kekuasaannya kepada yang bebas dari masalah dan bisa memobiliaasi dukungan,” jelas Indria Samego.

Menurut Indria Samego, tren elektabilitas Partai Golkar saat ini terus merosot. Hal ini menurutnya, menurunnya elektabilitas Partai Golkar, bukan hanya terjadi ketika Setya Novanto dijadikan tersangka oleh KPK.

Namun, dikatakan Indria Samego, konflik internal Partai Golkar membuat pemilihnya tidak simpati. Selain itu, kinerja anggota DPR RI juga dinilai ikut berkontribusi terhadap kemerosotan populariras dan elektabilitas Partai Golkar.

Seperti diberitakan, terakhir penetapan Setya Novanto baik sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP maupun kala kasus “Papa Minta Saham” PT Freeport Indonesia di periode sebelumnya.

Sementara, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar.

Selain itu, juga ditegaskan Nurdin Halid, dalam rekomendasi tersebut Setya Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai. Karena, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Partai Golkar terjun bebas setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Namun, Nurdin Halid juga mengatakan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

Lain itu, dirinya juga yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. “Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan. Terlebih, Partai Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019,” tandas Nurdin Halid di Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017 baru lalu.

loading...