Panglima-TNI-Jenderal-Gatot-Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan informasi tentang adanya pembelian lima ribu pucuk senjata yang pernah dirinya sampaikan di hadapan para purnawirawan jenderal bukan berasal dari intelijen.

“Yang saya sampaikan kemarin itu bukan informasi intelijen karena informasinya intelijen formulasinya siapa pelakunya, apa ya dilakukan, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, dan belum terjadi,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo seusai menghadiri acara di Fraksi PKS, DPR, Rabu, 27 September 2017.

Selanjutnya, setelah pernyataan tersebut menjadi polemik, Jenderal Gatot Nurmantyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi. Namun, Jenderal Gatot Nurmantyo tidak mau menyebutkan apa yang dirinya laporkan kepada Panglima Tertinggi.

“‎Ya kan saya bilang itu laporan saya kepada beliau (presiden-red). Saya nggak boleh melaporkan (ke media). Masa laporan sama atasan saya harus dilaporkan,” jelas Jenderal Gatot Nurmantyo.

‎Menurut Jenderal Gatot Nurmantyo, semua informasi intelijen tidak bisa diungkapkan kepada publik, tetapi hanya pada Kepala Negara. “Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak Menhan pun tidak,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementara, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Jenderal Gatot Nurmantyo harus mengklarifikasi pernyataan tentang rencana pembelian lima ribu pucuk senjata oleh institusi di luar institusi TNI dengan mencatut nama Presiden. Dikarenakan, Jenderal Gatot Nurmantyo tidak mau menyebutkan nama institusi yang membeli senjata.

“Mungkin ini yang perlu diklarifikasi,” kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Senin 25 September 2017 baru lalu.

Namun, juga ditegaskan Fadli Zon, jika benar ada pembelian senjata secara ilegal, dirinya meyakini bukan dilakukan institusi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Saya yakin kok, itu juga bukan institusi yang beredar ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya,” tegas Fadli Zon.

Lebih lanjut, dikatakan Fadli Zon, setiap pengadaan senjata yang dilakukan institusi negara sudah jelas aturannya, mulai dari siapa yang memiliki kewenangan dan jenisnya apa saja serta apakah sesuai kebutuhan atau tidak.

“Aturan itu menetapkan siapa yang berhak untuk membeli senjata dan siapa yang tidak berhak membeli senjata,” kata Fadli Zon.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, sebenarnya ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, BIN, dan Polri.

“Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, Kapolri, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen,” kata Wiranto saat konferensi pers untuk mengklarifikasi, setelah dua hari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan.

Selain itu, Wiranto juga menekankan 500 senjata itu juga bukan senjata standar militer.

loading...