Pansus Hak Angket: OTT KPK Tidak Sah karena Belum Miliki Payung Hukum

Agun-Gunandjar-Sudarsa
Agun Gunandjar Sudarsa. (foto: Kompas)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak memiliki payung hukum, sehingga OTT KPK tidak sah secara hukum.

“Sehingga OTT KPK secara hukum tidak sah karena belum memiliki payung hukum yang jelas,” kata Agun Gunandjar Sudarsa dalam sidang paripurna di DPR, Selasa, 26 September 2017.

Baca juga:   Ketua Komisi II DPR Dukung Mendagri Pertahankan Ahok Gubernur DKI

Agun Gunandjar Sudarsa beranggapan, OTT hanya dijadikan sebagai alat oleh KPK untuk menciptakan opini publik. Selain itu, kata Agun Gunandjar Sudarsa, OTT juga tidak berperan penting dalam penyelamatan keuangan negara.

“OTT ini hanya sebagai alat untuk KPK menciptakan opini publik, padahal ternyata OTT ini tidak berpengaruh pada penyelamatan keuangan negara,” ujar Agun Gunandjar Sudarsa.

Baca juga:   Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Mengaku Terkejut Setya Novanto Dicekal Keluar Negeri

Poin-poin di atas merupakan salah satu dari hasil temuan Pansus terhadap KPK yang dipaparkan dalam sidang paripurna DPR hari ini.

Sebelumnya, Agun Gunandjar Sudarsa juga mengatakan KPK sebagai lembaga superbody yang tanpa koordinasi. Menurutnya, fungsi KPK dalam koordinasi dan supervisi dengan kejaksaan dan kepolisian pun gagal. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar