KPK Kembali OTT di Daerah, Anggota DPR Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

Achmad-Baidowi
Achmad Baidowi.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini KPK menangkap Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi karena diduga korupsi.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, OTT ini menunjukkan KPK semakin serius menangani korupsi. Tapi, dirinya menyayangkan OTT tersebut merupakan bukti bahwa korupsi sudah semakin akut.

“Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin serius namun di sisi lain menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah akut,” ujar Achmad Baidowi dalam keterangannya, Sabtu, 23 September 2017.

Baca juga:   Gelar Jumpa Pers, Ini Beberapa Poin yang Disetujui dan Ditolak Jokowi dalam Revisi UU KPK

Menurut Achmad Baidowi, fenomena kepala daerah kena OTT terjadi karena longgarnya pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat akibat pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan desentralisasi, para kepala daerah memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur wilayah teritorialnya.

“Sehingga, yang dilakukan oleh pemerintah hanya pengawasan prosedural. Begitu pun dengan parpol tidak bisa melakukan kontrol penuh. Sebab sejak dilantik, para kepala daerah memiliki otonomi kebijakan yang juga sulit dipantau,” kata Achmad Baidowi.

Achmad Baidowi mengatakan, biaya politik yang cukup tinggi dalam kontestasi pilkada menjadi salah satu penyebab tingginya kasus korupsi.

Baca juga:   Temui BPK, Pansus Hak Angket Minta Proses Audit KPK Sejak Berdiri

Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fundraising (penggalangan dana) dengan berbagai cara meskipun dengan menabrak ketentuan hukum.

Oleh karena itu, menurutnya, ke depan pola pengawasan dan pembinaan kepala daerah harus dibenahi. Selain itu, kata Achmad Baidowi, model pilkada yang murah perlu dipikirkan kembali sehingga tidak menjadi beban logistik bagi calon.

“Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudlarat pilkada langsung lebih besar. Toh dalam Pancasila sila keempat secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan,” tandasnya. (nuch/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini