JAKARTA, harianpijar.com – Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Fahri Hamzah salah satu caranya adalah dengan tidak mau berkonsultasi karena proses di Pansus Hak Angket KPK masih berjalan.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang tidak sependapat dengan pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Dirinya menilai bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan penuh kepada KPK.
“(Presiden) mendukung kami (KPK) kok,” ujar Saut Situmorang saat ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat, 22 September 2017.
Saat ditanya apakah ada saling klaim dukungan antara KPK dan DPR terhadap respons Presiden Jokowi. Saut Situmorang menjawabnya dengan tertawa.
“Haha, mendukung kami kok. Mendukung kami,” kata Saut Situmorang.
Selain itu, Saut Situmorang mengatakan, respons Presiden Jokowi yang belum menanggapi permintaan konsultasi Pansus bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia.
Saat ini Indonesia mendapatkan poin 37 untuk indeks persepsi korupsi. Penilaian tersebut diberikan oleh delapan lembaga.
Beberapa aspek yang paling dinilai adalah pelayanan masyarakat, perilaku pemimpin nasional, serta perilaku tokoh daerah.
“Jadi kalau Pak Jokowi (merespons) seperti itu, itu sudah firm dia. Bahwa dia enggak mau dipengaruh-pengaruhi,” ujar Saut Situmorang.
Lebih lanjut Saut Situmorang mengatakan, jawaban Presiden Jokowi atas permintaan Pansus diharapkan dapat mendorong indeks persepsi korupsi menjadi lebih baik.
“Karena kalau enggak, nanti orang menilai, lho ini kok Presidennya takut sih. Jadi Jokowi itu sebenarnya bagus buat kampanye antikorupsi,” kata Saut Situmorang.
Tak hanya itu, menurut Saut Situmorang, jawaban tersebut juga berarti bahwa Presiden Jokowi tidak mau dipengaruhi secara politis oleh Pansus Hak Angket KPK.
“Dan buat dunia internasional itu bagus. Dan itu mendorong indeks persepsi korupsi. Itu penilaian kami,” tandasnya.