Arteria-Dahlan
Anggota Pansus Hak Angket KPK menggelar jumpa pers di Hotel Santika Jakarta, Rabu, 20 September 2017. (foto: Kompas/ABBA GABRILLIN)

JAKARTA, harianpijar.com – Di akhir masa kerjanya pada 28 September 2017, Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR tak lagi mengkritisi institusi KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Namun, saat ini Pansus Hak Angket malah menuduh Ketua KPK Agus Rahardjo terindikasi korupsi.

Menurutnya, Agus Rahardjo diduga terlibat dalam kasus korupsi saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu diungkapkan Pansus dalam konferensi Pers di Hotel Santika, Jakarta, pada Rabu, 20 September 2017.

“Kami temukan indikasi penyimpangan di internal LKPP yang saat itu pimpinannya adalah Agus Rahardjo,” kata Anggota Pansus Hak Angket Arteria Dahlan dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Arteria Dahlan, Agus Rahardjo diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta, pada 2015 lalu.

Dirinya menyebut proyek yang bekerja sama dengan PT Dormauli tersebut senilai Rp36,1 miliar.

Arteria Dahlan mengatakan, pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek diduga melakukan rekayasa dalam proses pengadaan. Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan.

Selain itu, menurut laporan yang diterima Pansus, pada saat pengadaan barang tersebut dilakukan ada pihak-pihak di internal LKPP yang ikut terlibat dalam praktik korupsi.

“Kami juga menemukan fakta ada pihak yang dalam hal ini pimpinan LKPP diduga kuat memerintahkan direktur pengembangan sistem katalog LKPP untuk melaksanakan e-catalogue. Jadi ada transaksi dulu baru rekayasa,” ungkap Arteria Dahlan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Arteria Dahlan juga mengatakan, terdapat kerugian negara Rp22,4 miliar dalam proyek tersebut.

Meskipun demikian, Arteria Dahlan enggan menyebut dari mana sumber informasi tersebut. Dirinya hanya mengklaim bahwa informasi yang diperoleh Pansus adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

“Bukti dari mana, itu bisa kami pertanggungjawabkan. Kami miliki dokumen materil maupun supporting. Kami tidak takut untuk membuka, tapi dalam forum yang sakral di DPR RI,” tandas Arteria Dahlan. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR