Jokowi-2
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk konsultasi. Surat pun telah dikirimkan Pansus kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi.

Terkait hal itu, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Jokowi harus jelas dan tegas dalam merespons upaya pelemahan KPK tersebut.

Menurutnya, keinginan Pansus Hak Angket untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi itu pantas diabaikan.

“Bila pansus hak angket ini ujung-unjungnya ke pelemahan atau pembubaran KPK, Presiden harus bersikap tegas tak mengenal kompromi, termasuk menolak permintaan pansus hak angket untuk ketemu,” kata Siti Zuhro seperti dilansir dari Kompas, Selasa, 19 September 2017.

Siti Zuhro mengatakan, sikap jelas dan tegas dari Presiden Jokowi sangat diperlukan. Karena, selama ini sikap Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi baru sebatas pernyataan menolak pelemahan KPK.

“Dengan demikian, Jokowi tidak akan dijadikan ‘bola pingpong’ oleh DPR bila standing dan keberpihakannya jelas terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Siti Zuhro.

Lebih lanjut Siti Zuhro mengatakan, apalagi Presiden adalah pemegang otoritas tertinggi di Pemerintahan, di mana, baik buruknya Pemerintahan menjadi tanggungjawab Presiden sepenuhnya.

“Karena itu, sikap dan kebijakan Presiden terhadap pemberantasan korupsi harus tegas dan mengikat semua institusi di bawahnya. Jokowi harus menunjukkan sikap tak kenal kompromi untuk hal ini. Karena ini menjadi bagian penting dari program nawacita,” kata Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro, Presiden Jokowi juga harus menekan para partai politik (parpol) pendukungnya yang menjadi “musuh dalam selimut” Pemerintah dalam hal memberantas korupsi.

“Parpol-parpol pendukung pemerintah seharusnya menunjukkan dukungan dan sikap inline dengan Presiden untuk mewujudkan program-program pemerintah,” ujarnya.

“Bukannya malah menampilkan sikap-sikap yqng kontradiktif seperti layaknya parpol oposisi dan tak mendukung program pemerintah,” tegas Siti Zuhro.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi berharap rapat konsultasi dengan Presiden dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Hak Angket pada 28 September 2017.

Kerja Pansus Hak Angket KPK, menurut Taufiqulhadi, penting dilaporkan kepada Presiden untuk menyampaikan perkembangan tugas dan tujuan-tujuan pansus sebagai pemahaman kepasa presiden dalam konteks hubungan kelembagaan di Indonesia.

“Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, meminta agar mengirim surat kepada Presiden segera untuk mengagendakan rapat konsultasi antara Presiden dan pansus,” ujar Taufiqulhadi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2017.

loading...