Fahri-Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bingung kenapa belakangan ini isu PKI semakin gencar. Dirinya lalu membandingkan zaman sekarang dengan zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya bebas dari isu PKI.

“Di zaman Pak SBY 10 tahun nggak ada isu begini-begini, alhamdulillah nggak ada itu, sekarang tiba-tiba kok kayak dibikin dikotomi yang kasar gitu ya dan dibuat kita berhadap-hadapan secara diametral gitu,” ujar Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2017.

Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) harus tanggung jawab untuk meredam isu PKI yang disebutnya sensitif ini.

Pasalnya, kata Fahri Hamzah, masa lalu seperti itu harus diredam agar tak menimbulkan konflik baru.

“Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikannya, tuntas, kalau bisa kita cari makan aja tiap hari memperbaiki hidup kita, memperbaiki sekolah kita, dan apa pula ada orang berkelahi dengan tema-tema masa lalu kayak begini,” kata Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah juga menanggapi rencana TNI AD menggelar nobar film G30S/PKI. Dirinya menyebut sejarah memang perlu diingat.

Fahri Hamzah mengatakan film itu dibuat waktu zaman Orde Baru (Orba). Dirinya lalu bercerita sedikit mengenai Orba dan luka yang dialaminya.

“Saya juga punya luka, keluarga saya dirampas sawahnya oleh pemerintahan Orba. Tapi ya sudahlah kita relakan aja,” ungkap Fahri Hamzah.

Sedangkan terkait pengepungan kantor LBH Jakarta kemarin karena informasi sesat soal aktivitas PKI, Fahri Hamzah menyebut hal ini tak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah.

Menurut Fahri Hamzah, aksi itu tak lepas dari ucapan Presiden Jokowi soal PKI. “Presiden itu menurut saya terlalu naif, kalau ada PKI kita gebuk aja, apa maksudnya itu? Enggak boleh gitu, selesaikan dan ada tahapan-tahapannya,” tandasnya.

loading...