HM-Prasetyo
Jaksa Agung HM Prasetyo. (foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA, harianpijar.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan usulan yang disuarakan Jaksa Agung HM Prasetyo agar penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilimpahkan ke Kejaksaan.

ICW menilai pernyataan HM Prasetyo tersebut adalah bentuk pelemahan institusi KPK dan bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Padahal sebelumnya Presiden telah menyatakan tidak setuju setiap upaya pelemahan terhadap KPK. KPK sangat dibutuhkan,” ujar aktivis ICW Donal Fariz saat dihubungi, Senin, 11 September 2017.

“Sehingga gagasan Jaksa Agung ini dapat dinilai melawan keinginan Presiden agar KPK tetap kuat,” tambahnya.

Lebih lanjut Donal Fariz khawatir proses penuntutan menjadi tidak maksimal apabila dikembalikan kepada kejaksaan. Pasalnya, bercermin pada kinerja kejaksaan selama ini, banyak tersangka korupsi yang dituntut oleh kejaksaan dinyatakan bebas oleh hakim.

Termasuk, apabila penuntutan yang dilakukan KPK harus mendapat izin kejaksaan, maka Donal Fariz khawatir prosesnya akan menjadi berbelit-belit.

“Izin penuntutan kepada Kejagung berpotensi menciptakan sumbatan dan birokrasi baru bagi kerja lembaga khusus, seperti KPK,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017, Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada kejaksaan.

Menurut HM Prasetyo, Indonesia perlu bercermin pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Dirinya mengatakan, meski kedua negara itu memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

“Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia,” kata HM Prasetyo.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah menegaskan, agar peran KPK harus terus diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang sekaligus anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembekuan KPK.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” tegas Presiden Jokowi.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi pada Senin, 11 September 2017 malam, Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP belum bisa menjawab apakah yang disampaikan Jaksa Agung tersebut mencerminkan sikap Presiden.

“Saya tanya Presiden dulu besok (hari ini),” tandasnya. (nuch/kom)

loading...