Adnan-Topan-Husodo
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. (foto: Tribunnews/Eri Komar Sinaga)

JAKARTA, harianpijar.com – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Henry Yosodiningrat, mencerminkan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai anggota dewan.

“Karena mestinya dia paham apa kewenangan yang dimiliki DPR dan apa yang tidak. Kewenangan membekukan itu tidak ada sama sekali dalam bagian dari kewenangan DPR,” ujar Adnan Topan Husodo saat dihubungi, Minggu, 10 September 2017.

Oleh karena itu, Adnan Topan Husodo mempertanyakan apa niat dari seruan Henry Yosodiningrat yang meminta KPK dibekukan. Bahkan, pernyataan Henry Yosodiningrat sendiri dinilai sudah tidak sejalan dengan klaim Pansus Angket KPK yang ingin memperkuat lembaga antirasuah itu.

“Selama ini diklaim oleh pansus bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki dan memperkuat KPK. Nah pertanyaan itulah yang kalau kita benturkan dari statement yang bersangkutan (Henry Yosodiningrat), terasa tidak ada semangat itu (memperkuat KPK),” kata Adnan Topan Husodo.

Adnan Topan Husodo mengatakan, justru kalau mau membekukan KPK berarti menghentikan semua langkah pemberantasan korupsi yang sekarang ini sedang berjalan.

Lalu, lanjut Adnan Topan Husodo, siapa yang diuntungkan jika terjadi hal itu? Tentu mereka-mereka yang terlibat kasus di KPK, termasuk kasus korupsi pengadaan e-KTP.

“Nah, apakah berarti ini sebenarnya pernyataan yang ditunggangi oleh kepentingan supaya proses hukum di KPK berhenti total? Siapa yang punya kepentingan itu tentu mereka-mereka yang sekarang menjadi tersangka,” kata Adnan Topan Husodo.

Sebelumnya, Henry Yosodiningrat beralasan, dari hasil penyelidikan pansus angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini membutuhkan waktu yang tak sebentar.

Adnan Topan Husodo merasa heran dengan alasan itu. Sebab, temuan pansus dipertanyakan dari sisi obyektivitasnya.

“Kan temuan-temuan pansus itu kalau kita mau tarung dari sisi bukti dan data, itu sesuatu yang kalau saya sih istilahnya, (temuan yang) meminjam mulut orang,” ujar Adnan Topan Husodo.

“Jadi kalau ada orang yang punya pikiran dan pandangan negatif, dipakai sebagai temuan. Begitu juga nanti ada yang baru ditengah jalan dipakai sebagai temuan,” tambahnya.

Selain itu, Adnan Topan Husodo menilai pernyataan Henry Yosodiningrat yang menyerukan pemberantasan korupsi dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan, hendak membenturkan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya.

“Kenapa, karena kalau kita lihat dari awal, kan ada yang mencoba melakukan itu, termasuk pemanggilan Aris (Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman). Itu kita lihat ada kesan membentur-benturkan juga antara polisi dengan KPK kan,” sebut Adnan Topan Husodo.

Apalagi dari undang-undang yang mengatur tiap institusi tadi saja sudah ada batasan. Bahkan, kata Adnan Topan Husodo, undang-undang mendorong tiga institusi tersebut, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan KPK untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi.

“Sekarang ini kan yang harus dilihat kerja sama ini sudah mulai tampak dari berbagai penangan perkara. Nah kenapa kemudian justru ingin direnggangkan hubungannya dengan mendorong pembekuan,” tandasnya. (nuch/kom)

loading...