Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan untuk sementara waktu sebagai tindak lanjut temuan Pansus Hak Angket. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pendapat ini sah-sah saja dalam politik.

“Suara keras itu selalu dari mereka-mereka yang memang sejak awal anti-KPK. Mereka yang diberi panggung bicara di DPR, dan sebagainya, lalu DPR sendiri bicara begitu. Tapi itu tidak apa-apa, politik. Kalau zaman Pak Harto dulu kan nggak bisa begitu. Sekarang orang bisa, dan rakyat bisa melawan, kan gitu. Itu satu, segi positifnya,” kata Mahfud MD saat dihubungi, Sabtu, 9 September 2017.

Tapi, secara substansial Mahfud MD berpendapat, tidak ada alasan sama sekali untuk membekukan KPK. Justru, pansus sendiri lah yang telah melanggar banyak hal. Seperti soal subjek dan objek angket terhadap KPK, yang juga pernah diutarakan Mahfud MD di muka pansus.

Selain itu, soal materi angket yang terus bertambah dan kini tertuang dalam poin temuan pansus. Padahal seharusnya tidak begitu cara kerjanya.

“Tapi memang panitia angket ini seperti angkot. Ada masalah baru gitu diangkut lagi di situ. Saya (pikir) kayak orang angkot yang nyetop di jalan, ada apa, dinaikkan, ada apa dinaikkan. Masalahnya kan begitu, mulai dari Miryam S Haryani, berpindah ke soal barang, berpidah ke soal penahanan, berpindah ke soal Agus Rahardjo, berpindah ke Novel, macam-macam lah. Itu namanya angkot,” ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD percaya pada akhirnya rekomendasi pansus tidak akan berguna. Dirinya menyebut hal ini sebagai pernyataan politisnya sebagai rakyat.

“Dan itu percaya sama saya, ndak ada gunanya. Ya paling nanti karena mereka punya kekuasaan ketok palu, paling ya disahkan, ‘Ini rekomendasinya.’ Nanti kan paling masuk tempat sampah juga. Dan kita boleh mengatakan begitu, rakyat boleh mengatakan, ini kan politik. Hak politik kita boleh mengatakan itu paling masuk tempat sampah juga. Biar saja itu dihimpun sampah-sampah itu dimasukkan angkot kemudian lalu nanti jadi keputusan. Nggak akan ada gunanya. Percaya dengan saya,” kata Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD membandingkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan KPK.

“Tapi kan KPK itu faktanya dia seperti dikatakan Prof Romli, di ILC seminggu lalu, KPK ini secara internasional dikagumi. Semua survei tentang integritas institusi, KPK selalu paling tinggi, paling dipercaya. Sementara DPR paling tidak dipercaya. Dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan sendiri, nggak usah pakai angkot-angkotan begitu,” tandas Mahfud MD. (nuch/det)

loading...