Gedung-KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Sebelumnya politisi PDIP yang sekaligus anggota Pansus Hak Angket KPK Henry Yosodiningrat mengusulkan wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sementara waktu.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, Henry Yosodiningrat justru mengungkapkan tujuan sebenarnya pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR itu.

“Itu curhat (curahan hati) paling jujur dari seorang anggota DPR. Sebenarnya DPR memang ingin bekukan KPK,” kata Ari Nurcahyo dalam diskusi di Jakarta, Minggu, 10 September 2017.

Ari Nurcahyo mengatakan, pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa hak angket dibentuk untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Padahal berdasarkan poling yang dilakukan PARA Syndicate secara online sebanyak 76 persen netizen menganggap KPK lebih berintegritas dibandingkan DPR.

Tak hanya itu, kata Ari Nurcahyo, DPR juga tidak berwenang membekukan KPK sebagai lembaga kehakiman. Fungsi DPR hanya tiga, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Kalau DPR ingin bekukan adalah pelanggaran? Yes. Tidak ada dalam UU MD3 yang mengatakan fungsi DPR bisa bekukan atau lembaga negara yang tidak efektif,” ujar Ari Nurcahyo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengaku tak heran pernyataan soal pembekuan KPK terlontar dari anggota DPR, terlebih dari anggota pansus hak angket.

Dirinya mengatakan, sejak awal terlihat bahwa pembentukan Pansus Hak Angket KPK sifatnya politis untuk menggembosi kewenangan KPK dalam penanganan korupsi.

“Pernyataan berani datang dari partai pengusung pemerintah yang berulangkali katakan KPK tidak boleh dilemahkan,” ujar Ray Rangkuti.

Meskipun pernyataan Henry Yosodiningrat kemudian diralat oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, Ray menganggap ralat tersebut tak banyak membantu.

Pasalnya, bahasa yang digunakan dianggap pernyataan formalitas, tidak justru meredam langkah hak angket ataupun membuat KPK diperkuat.

“Ini bahasa penjelasan ralat yang tidak sama sekali menepis apa yang keluar di publik yang menyiratkan keinginan parpol terhadap KPK. Kita anggap saja ralat itu sebagai ucapan basa-basi yang menutupi keinginan yang terpendam untuk membubarkan KPK,” katanya.

Sebelumnya, Henry Yosodiningrat menilai, dari hasil penyelidikan pansus angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini membutuhkan waktu yang tak sebentar.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” ujar Henry Yosodiningrat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun mendukung usulan tersebut. Bahkan dirinya mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tapi dibubarkan.

Pernyataan itu kemudian diralat oleh PDIP. Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak awal angket KPK dijalankan sebagai mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

“Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Hasto Kristiyanto.

Namun, dengan kewenangan yang sangat besar dan pengalaman di masa sebelumnya, Hasto Kristiyanto tak menampik bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya.

Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh anggota pansus dari fraksi PDIP lebih mengedepankan gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR