Binsar-Gultom
Hakim Binsar Gultom. (foto: detik)

JAKARTA, harianpijar.com – Hakim Binsar Gultom mengatakan banyak perkawinan yang hancur karena dimulai dengan terpaksa, termasuk karena hamil di luar nikah. Hal itu dirinya ungkapkan melalui bukunya yang bertajuk “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, seperti dilansir Antara, pada Minggu, 10 September 2017.

Oleh karena itu, salah satu yang diusulkan Binsar Gultom adalah tes keperawanan untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia.

Menurutnya, tes yang dirinya maksudkan bukanlah sebuah ketentuan negara di mana setiap calon pengantin harus menjalani berbagai prosedur resmi.

Binsar Gultom menjelaskan usulan ini lebih ditujukan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Pasalnya, orangtua diminta untuk memastikan apakah anak-anaknya akan menikah atas dasar ketulusan dan cinta, bukan karena menutupi aib.

“Harus betul-betul terbuka dulu secara internal. Orangtua menanyakan pada anaknya, ‘sesungguhnya kalian sama-sama cinta atau tidak?’. Sebelum melangkah lebih jauh, tanya ‘Apakah kalian sudah melakukan persetubuhan di luar nikah?’,” ujar Binsar Gultom saat dihubungi melalui telepon, Minggu.

Lebih lanjut Binsar Gultom mengatakan, Jika memang masih ragu orangtua bisa menindaklanjutinya dengan melibatkan tim medis.

Diharapkan dari sini, orangtua bisa memastikan keseriusan anak-anaknya. Jika nanti ada indikasi niat pernikahan dilandasi keterpaksaan maka lebih baik jangan diteruskan.

“Pada umumnya yang membuat rumah tangga hancur karena pernikahan tidak didasari saling mencintai,” kata Binsar Gultom.

“Lebih bagus sekarang tidak jadi atau dipending daripada dilanjutkan tetapi nantinya KDRT, perceraian atau pembunuhan,” tambah hakim yang dikenal publik saat menjadi majelis hakim Jessica Kumala Wongso ini.

Sementara itu, kata Binsar Gultom, kecil kemungkinan tes keperawanan sebelum menikah bisa diatur oleh negara karena itu hal yang sangat privat.

“Belum ada (negara yang mengatur tes keperawanan). Itu kan sangat privat,” ujarnya.

Selain itu, Hakim Binsar Gultom juga mengusulkan perlu adanya pelajaran mengenai rumah tangga di sekolah menengah atas atau di kampus-kampus agar individu bisa lebih siap membina pernikahan di masa depan.

“Sebelum orang berumahtangga, harus tahu apa sih lembaga perkawinan. Masa UU Perkawinan tidak pernah dipelajari siswa atau mahasiswa? (UU) Baru digunakan setelah terjadi perceraian padahal itu harus dipelajari,” kata Binsar Gultom.

Buku “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, yang terbit Agustus lalu, rencananya akan dibedah dan dibahas dalam seminar di Universitas Esa Unggul pada November 2017 mendatang. (nuch/ant)

loading...