Jenderal-Tito-Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (foto: Reuters)

JAKARTA, harianpijar.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak mau mengomentari wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya khawatir jika komentarnya akan membuat dua lembaga, Polri dan KPK, saling berbenturan.

“Saya tidak mau komentar. Sudah saya sampaikan kalau untuk posisi Polri berkaitan masalah KPK, pansus, kami menghormati dua-duanya. Khusus dengan KPK, Polri tidak ingin institusi ini berbenturan dengan KPK,” ujar Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Sabtu, 9 September 2017.

“Karena tidak baik untuk negara, oleh karena itu Polri pada prinsipnya ingin agar sinergi KPK dengan Polri makin baik,” tambahnya.

Wacana pembekuan KPK itu disampaikan oleh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus anggota pansus hak angket KPK, Henry Yosodiningrat.

Henry Yosodiningrat meminta pemberantasan korupsi dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Lebih lanjut Jenderal Tito Karnavian menegaskan, jauh sebelum muncul usulan pembekuan KPK, pihaknya selalu siap memberantas korupsi. “Dari dulu juga kami siap,” ujar Jenderal Tito Karnavian.

Sebelumnya, Henry Yosodiningrat mengatakan, dari hasil penyelidikan pansus angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu membutuhkan waktu yang tak sebentar.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK di-stop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” kata Henry Yosodiningrat seperti dilansir Kompas, Sabtu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung usulan pembekuan KPK tersebut. Dirinya bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tapi dibubarkan.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pembubaran KPK ini. (nuch/kom)

loading...