Jimly-Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi II DPR RI akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah dikirimkan pemerintah sebelumnya.

Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, jika Perppu ormas ditolak DPR maka pembubaran ormas yang telah dilakukan tetap sah dalam hukum.

“Kalau misal ditolak apa yang dilakukan sebelum ditolak itu sah, karena perppunya sah sebagai hukum. Sekarang ini sah, ini pembubaran HTI sudah selesai kecuali nanti kalo peradilan TUN membenarkan bahwa pembubaran itu tidak sah,” kata Jimly Asshiddiqie di The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan, kewenangan dalam menilai keabsahan Perppu bukan terdapat pada Pengadilan Negeri. Sepanjang terdapat di dalam dasar hukum Perppu, maka Perppu yang dibuat adalah sah.

“Tapi kalau sepanjang menyangkut dasar hukumnya perppu, ya sah. Karena perppunya sah, jadi kewenangan menilai keabsahan perppu itu bukan pada Pengadilan Negeri,” ujar mantan ketua MK itu.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, jika Perppu ormas sah, maka persoalan pembubaran ormas yang dilakukan telah selesai. Menurutnya, jika keputusan akhir perppu ditolak oleh DPR, maka hal ini tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Perppu ormas sebelum keputusan ditolak.

“Sehingga tidak bisa tidak, pembubaran HTI itu sudah selesai. Tinggal menunggu aja putusan TUN, nah nanti kalo perppu itu ditolak oleh DPR atau dibatalkan oleh MK itu tidak mempengaruhi apa yang sudah dilakukan ketika perppu itu masih sah,” kata Jimly Asshiddiqie.

Sebelumnya, pihak istana berharap agar DPR mau menerima Perppu Ormas dan disahkan menjadi undang-undang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap agar Perppu Ormas tidak ditolak DPR.

Sementara itu, Komisi II DPR telah menargetkan pembahasan Perppu Ormas itu akan rampung pada 24 Oktober mendatang. Pembahasan Perppu Ormas di DPR nantinya hanya sekedar untuk menerima atau menolak.

“Nggak akan diotak-atik perppu itu. Kan posisinya hanya menerima dan menolak. Karena kan perppu ini berbeda dengan undang-undang, ya,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Kamis, 7 September 2017. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR