Arsul-Sani
Arsul Sani. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani meminta pimpinan KPK untuk kooperatif dalam menyikapi kerja Pansus.

Menurutnya, di saat terungkap dugaan friksi di tubuh penyidik KPK melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus, seharusnya pimpinan KPK dapat merespons dengan bijak.

“Yang seharusnya menjadi concern adalah cara pimpinan KPK merespons persoalan-persoalan tersebut dan suara-suara sekelompok LSM yang dengan menutup mata memojokkan Brigjen Aris (Budiman) dan membela Novel Baswedan,” kata Arsul Sani melalui pesan singkat, Minggu, 3 September 2017.

Arsul Sani mengatakan, sudah menjadi kewajiban KPK untuk menyampaikan kinerjanya secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, dirinya tak mempermasalahkan dengan terungkapnya dugaan friksi internal di KPK ke publik.

Selain itu, Arsul Sani juga meminta pimpinan KPK berkenan untuk berbicara dua arah dengan Pansus, karena selama ini dirinya menilai KPK sulit diajak berkomunikasi.

“Saya kira friksi itu sudah lama ada jauh sebelum Pansus, dan tidak pernah terselesaikan selama ini. Justru dengan terungkap ini akan memaksa untuk mengupayakan jalan keluar penyelesaian,” ujar Arsul Sani.

“Dalam keadaan seperti saat ini dibutuhkan sikap bijak dari semua pihak, baik dari Pimpinan KPK maupun dari Pansus Angket KPK. Perlu dibuka komunikasi dua arah,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman mengakui keberadaan dua faksi dalam tubuh penyidik, yakni penyidik yang berasal dari anggota kepolisian dan juga penyidik internal KPK.

Friksi tersebut, menurut Aris Budiman, muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.

“Dan saya ingin berupaya menata itu tapi saya mengalami hal-hal yang kesulitan tertentu,” ujar Aris Budiman dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017 lalu.

Sementara itu, Aris Budiman saat ini tengah menjalani sidang Dewan Pertimbangan Pegawai KPK karena kedatangannya ke rapat dengar pendapat Pansus dinilai melanggar perintah Pimpinan KPK. (nuch/kom)

loading...