yusril-hti-mk
Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (foto: Republika)

JAKARTA, harianpijar.com – Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyebut video orasi Muktamar HTI tahun 2013 lalu, yang dijadikan alat bukti terkait pembubaran HTI, dinilai tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas.

“Kalau memang saat itu dianggap bermasalah, harusnya yang mengeluarkan perppu itu di jaman pak SBY. Namun kala itu beliau mengajukan untuk menjadikan rancangan UU ke DPR untuk dibahas bersama dan jadilah UU,” ujar Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 1 September 2017.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, video itu tidak relevan karena diambil tahun 2013 lalu dan jika memang HTI terbukti melanggar ideologi Pancasila, seharusnya saat itu HTI dibubarkan.

“Perppu itu kan dikeluarkan tahun 2017, sudah empat tahun kemudian. Jadi saya menganggap ada sesuatu yang enggak sepantasnya dilakukan oleh pemerintah,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Lebih lanjut Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dengan berdasarkan video itu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 dengan alasan kegentingan yang memaksa, tapi gentingnya tahun 2013 lalu.

“Makanya nggak masuk akal, dari itu saya bertanya kenapa itu dikeluarkan apakah itu propaganda untuk menghancurkan HTI,” tandasnya.

Yusril Ihza Mahendra menganggap Perppu tersebut dikeluarkan tidak atas kegentingan yang memaksa, seperti yang diatur oleh UUD 1945. Menurutnya, pembubaran HTI belum memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

“Ataukah Pemerintah punya target lain untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah?,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Oleh karena itu, lanjut Yusril Ihza Mahendra, apa yang telah dilakukan tersebut menjadi bumerang untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih keterangan yang diberikan pemerintah sangat normatif dengan pasal-pasal perppu yang dibacakan cukup banyak.

“Tapi yang kita harapkan justru bantahan pemerintah terhadap argumentasi yang nanti kita ajukan ke MK. Yaitu tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan kegentingan yang memaksa sehingga presiden mengeluarkan perppu,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk membatalkan perppu tersebut, dan mudah-mudahan MK bergerak lebih cepat sebelum DPR mengambil sikap, karena kalau DPR menolak perppu itu selesai sudah.

“Cuma kalau DPR menerima, kami juga sudah mempersiapkan diri dengan memperbaiki permohonan, atas perppu yang berubah menjadi Undang-Undang,” tandasnya. (nuch/ant)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR