JAKARTA, harianpijar.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyebut keputusan pemecatan terhadap Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia berdasarkan aspirasi dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar.
Selain itu, Idrus Marham menegaskan Partai Golkar tidak bisa membiarkan seorang kader bertindak di luar aturan partai.
“Itu semua aspirasi yang ada dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar bahwa tidak bisa kita biarkan kader-kader yang tidak lagi memperhatikan sistem dan aturan-aturan partai,” kata Idrus Marham usai salat Idul Adha di Kompleks DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 1 Sepetember 2017.
Idrus Marham mengatakan, niat baik untuk memajukan partai harusnya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai mekanisme organisasi.
Namun, pengurus Golkar menilai apa yang dilakukan Ahmad Doli Kurnia telah mendegradasi eksistensi partai. Tak hanya itu, menurut Idrus Marham, keputusan pemecatan telah melalui proses yang panjang.
“Jadi begini saya sudah katakan kemarin bahwa pemecatan itu dilakukan setelah melalui proses yang panjang,” ujar Idrus Marham.
“Niat yang baik untuk memajukan partai ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu melalui mekanisme organisasi yang telah diatur dalam AD ART partai,” tambahnya.
Ahmad Doli Kurnia dipecat DPP Partai Golkar karena dinilai telah bertindak di luar aturan partai. Bahkan, Ahmad Doli Kurnia juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia mengaku heran dengan sikap partai. Dirinya menilai pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya tak sesuai prosedur.
Pasalnya, apa yang dilakukan GMPG dan beberapa pendukungnya justru ingin menjaga partai untuk tetap berada dalam koridor AD/ART, termasuk putusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Di mana, salah satu putusannya adalah turut menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Namun, Ahmad Doli Kurnia menilai yang dilakukan partai saai ini seolah mendukung korupsi dengan membiarkan Setya Novanto tetap pada posisinya. (nuch/kom)