Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istana. Fadli Zon menuding sebagian pegiat media sosial yang diundang ke Istana tersebut merupakan buzzer politik.

“Saya ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir dari Kompas, Rabu, 30 Agustus 2017.

“Di tengah wabah ‘hoax’, ‘hate speech’, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara,” tambahnya.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta kegiatan mengumpulkan buzzer politik tersebut tak dilanjutkan karena hanya akan merusak wibawa negara.

Bahkan, dirinya menilai, langkah ini kontraproduktif dengan upaya Polri yang sedang membongkar sindikat penyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Fadli Zon mengatakan tindakan Presiden yang sering mengundang para pegiat media sosial ke Istana hanya memperkuat kesan di masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoax dan ujaran kebencian ini.

“Sebab, jika menyangkut para ‘buzzer Istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat,” kata Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon mencontohkan, salah satu buzzer yang diundang ke Istana pernah menyebarkan hoax terkait Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tapi, yang bersangkutan tak pernah diproses dan justru dirangkul oleh pemerintah.

“Ini adalah tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus ‘hoax’, ‘hate speech’, dan SARA di media sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Fadli Zon mengapresiasi kerja pihak kepolisian dalam mengungkap kasus bisnis hoax dan isu-isu SARA, seperti kelompok Saracen. Jika benar Saracen adalah industri jasa yang membisniskan ujaran kebencian, hoax dan isu SARA maka polisi harus membongkarnya secara tuntas dan transparan.

Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa.

“Di sisi lain, dari berbagai perkembangan berita yang ada kelihatannya kasus ini tak sebesar eksposenya. Saya cenderung menilai kasus Saracen ini sekadar dagelan baru,” kata politisi Partai Gerindra itu. (nuch/kom)

loading...