Sidang-Buni-Yani
Tiga saksi meringankan hadir dalam sidang kesebelas kasus pelanggaraan UU ITE dengan terdakwa Buni Yani, Selasa, 29 Agustus 2017. (foto: Kompas/DENDI RAMDHANI)

BANDUNG, harianpijar.com – Sidang kesebelas kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani kembali digelar di gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, pada Selasa, 29 Agustus 2017.

Dalam sidang kali ini, pengacara Buni Yani menghadirkan tiga orang saksi fakta, yakni Tokoh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) Jamran, Ramli Kamidin penulis buku ‘Kami Melawan, Ahok Tak Layak Jadi Gubernur’ dan seorang warga keturunan Tionghoa, Kan Yun.

Sebelum memberi keterangan, ketiga saksi tersebut disumpah terlebih dahulu. “Dengan ini sidang kami buka,” kata Ketua Majelis Hakim M Sapto.

Kemudian, Jamran mendapat giliran pertama untuk bersaksi. Jamran pun menjawab pertanyaan yang diajukan soal hubungan antara postingan Facebook Buni Yani dengan lahirnya sejumlah aksi protes terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Amarah umat muslim saat itu dinilai Jamran tak berkaitan dengan adanya postingan Buni Yani.

“Ini ada kesalahan dalam tuntutan karena beliau (Buni Yani) hanya ingin memberitahukan kepada masyarakat ada seperti ujaran Ahok di video, apa yang disampaikan beliau hanya ingin memberi tahu tidak ada ujaran kebencian,” kata Jamran dalam sidang.

Jamran mengatakan, protesnya terhadap Ahok sudah pernah dilakukan jauh sebelum munculnya postingan Buni Yani. Tak hanya itu, Jamran pun mengaku aktif turun ke jalan dalam serangkaian demo besar.

“Sebelum bulan Oktober, khususnya di Jakarta Utara sudah banyak ormas yang protes. Karena ada rencana penggusuran masjid dan situs sejarah yang akan dibongkar. AMJU itu terdiri dari berbagai ormas. Jauh sebelum Pilkada sudah banyak penolakan (terhadap Ahok),” ungkapnya.

Selain itu, akibat protes kerasnya, Jamran bahkan sempat dihukum 6 bulan penjara pada 2016 lalu terkait postingannya di media sosial Twitter.

“Di Jakarta Utara saya punya gerakan menolak Pak Ahok, karena kita ingin menolak penggusuran dan reklamasi di laut Jakarta Utara. Saya dipenjara enam bulan, saya ditahan karena UU ITE di Twitter. Saya memposting ucapan Ahok yang kasar saat itu. Saya ditahan di Polda dua bulan, di Cipinang empat setengah bulan,” kata Jamran. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR