Agun-Gunandjar-Sudarsa
Agun Gunandjar Sudarsa. (foto: Kompas)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Pansus Hak Angket KPK di DPR Agun Gunandjar Sudarsa menanggapi evaluasi yang diberikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kerja Pansus Hak Angket KPK. Dirinya mengatakan pihaknya akan terus bekerja dan minta ICW hadir dalam rapat pansus.

“Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikannya yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM dan Anggaran,” kata Agun Gunandjar Sudarsa dalam keterangannya, pada Minggu, 27 Agustus 2017.

Kerja Pansus, kata Agun Gunandjar Sudarsa, adalah untuk mengevaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dirinya juga menjelaskan kewenangan KPK sangat besar sehingga perlu untuk ditinjau kembali agar kinerjanya membaik.

“15 tahun sudah KPK bekerja memasuki 2 dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan? Ke mana barang-barang rampasan dan sitaan? Mana indeks prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara lain?” ujar Politisi Partai Golkar itu. (nuch/det)

Berikut pernyataan lengkap Agun Gunandjar Sudarsa atas evaluasi dari ICW, seperti dilansir dari detik:

Komentar atas Konpres ICW

Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikannya yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM dan Anggaran. Melalui data dan fakta yg kami miliki diharapkan ke depan tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional kita yang berpucuk pada pengaturan UUD 1945.

Yang taat pada aturan hukum dan HAM dalam menjalankan kewenangannya dan dilaksanakan oleh SDM yang patuh dan taat dalam suatu sistem nasional aparatur negara serta didukung anggaran yang dikelola dan teraudit dan terukur kinerjanya.

15 tahun sudah KPK bekerja memasuki 2 dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan, ke mana barang-barang rampasan dan sitaan? Mana index prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara-negara lain?

Yang kurang dari 10 tahun sudah selesai, sementara kewenangan mereka jauh lebih terbatas hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan. Bandingkan dengan KPK kita yang kewenangannya meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Belum lagi masih juga cawe-cawe dalam hal pembinaan narapidananya dengan gunakan JC (Justice Collaborator). Sudahlah hadir saja di Pansus pada akhirnya kita buka bukaan.

Agun Gunandjar Sudarsa.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR