Kapitra-Ampera
Kapitra Ampera. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Empat Organisasi Keagamaan bersama juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, yang selanjutnya disebut Pemohon, menggugat beberapa pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Keempat organisasi itu antara lain Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.

Mereka mengajukan uji materi atas Pasal 1 angka 6 sampai 23, Pasal 59 ayat 4 huruf c, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80A, Pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Perppu Ormas.

Lebih lanjut dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 Agustus 2017 itu, para pemohon meminta hakim konstitusi untuk membatalkan berlakunya Pasal 1 angka 6 sampai 23, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80A, Pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Perppu Ormas.

“Pasal 1 angka 6 sampai dengan . . . bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Kuasa Hukum pemohon, Kapitra Ampera, di persidangan.

Sedangkan pada Pasal 59 ayat 4 huruf c, para pemohon lebih menyoroti secara spesifik frasa “atau paham lain” yang mereka anggap bertentangan dengan Pancasila.

Bahkan, pemohon meminta frasa “atau paham lain” itu dihapuskan dari pasal tersebut karena berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon.

Pemerintah, Menurut para pemohon, melalui penerbitan Perppu Ormas telah mengesampingkan asas due process of law dan mengambil alih peran lembaga yudikatif dalam menilai kelayakan suatu ormas untuk dibubarkan atau tidak.

Tak hanya itu, pemohon juga mempersoalkan pembentukan Perppu Ormas tersebut. Karena, menurut mereka penerbitan Perppu Ormas tidak dalam keadaan genting yang memaksa.

Sementara itu, Kapitra Ampera mengatakan, penerbitan Perppu Ormas telah mengebiri hak warga negara untuk bebas berserikat dan berkumpul.

“Ada hak lain yang terkebiri, kebebasan berserikat dan berkumpul itu universal sifatnya. Itu tidak boleh dikebiri oleh kekuasaan apapun,” ujar Kapitra Ampera usai persidangan.

Untuk diketahui, Perppu Ormas sebelumnya juga telah digugat oleh sejumlah pihak. Ada lima permohonan gugatan lainnya yang teregistrasi dengan nomor perkara 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, dan 49/PUU-XV/2017.

Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dukung penerbitan Perppu Ormas

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendukung penerbitan Perppu Ormas. Bahkan, mereka mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi.

Menurut anggota FAPP, I Wayan Sudirta, Perppu Ormas diterbitkan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. FAPP menganggap keberadaan Pancasila itu lah yang membuat profesi advokat tetap hidup dan bertahan hingga sekarang.

Oleh sebab itu, jika muncul ancaman terhadap Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI juga akan berimbas pada advokat. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR