Santri-dan-Guru
Setelah memasang 1000 spanduk tolak FDS, santri dan guru Madin di Kabupaten Pasuruan menggelar orasi yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017. (foto: Kompas/Moh Anas)

PASURUAN, harianpijar.com – Aksi penolakan terhadap kebijakan full day school (FDS) kembali terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Minggu, 20 Agustus 2017.

Ratusan santri dan guru memasang 1000 spanduk penolakan FDS di sepanjang jalur Pantura dan jalan protokol. 1000 Spanduk yang dipasang tersebut berukuran beragam, mulai dari 3 meter hingga 8 meter persegi.

Selanjutnya, setelah memasang spanduk, sebagian santri dan guru Madrasah Diniyah (Madin) berkumpul menggelar orasi di pertigaan Semambung Kecamatan Grati. Dalam orasinya, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017.

Mereka menilai kebijakan tersebut menjadi pemicu kegaduhan pendidikan pesantren. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai akan membunuh eksistensi Madrasah Diniyah dan Tempat Pendidikan Qur’an (TPQ).

“Ini adalah pesan kami para santri. Agar Pak Jokowi dan Menteri Pendidikan segera mencabut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017, yang di dalamnya mengatur soal lima hari sekolah dan delapan jam dalam sehari,” kata Plt Ketua NU Pasuruan KH Shonhaji Abdussomad.

Kebijakan FDS, jelas Shonhaji Abdussomad, mengancam eksistensi TPQ dan Madin yang selama ini menjadi kebutuhan orangtua selain pendidikan formal. Pasalnya, pelaksanaan Madin biasa dilakukan setelah pulang sekolah hingga sore hari.

“Seperti diketahui, akibat FDS, mereka (santri) tentu tidak bisa mengikuti madin karena pulangnya lebih sore,” jelas Shonhaji Abdussomad.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Kabupaten Pasuruan KH Mujib Imron menilai, secara politik kebijakan, aturan FDS akan membuat madrasah diniyah tidak diperhatikan nasibnya.

“Tentu kebijakan yang sifatnya longgar itu akan merugikan Madin. Untuk itu Pak Jokowi harus tegas, kalau dicabut ya segera dicabut (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017),” tegas Mujib Imron.

Lebih lanjut, Mujib Imron mengatakan, di Kabupaten Pasuruan, pendidikan Madin dan TPQ menjadi pilihan orangtua untuk menambah pengetahuan agama selain di pondok pesantren.

Bahkan, Pemkab Pasuruan sudah menerbitkan Perda Khusus Wajib Madin bagi siswa yang beragama Islam.

“Kalau madin kemudian bubar efek dari implementasi FDS tersebut, maka sama halnya juga membunuh pendidikan karakter anak. Karena di Madin juga memberikan pendidikan tentang moralitas anak,” tandasnya. (nuch/kom)

loading...