Tjahjo-Kumolo-1
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahajo Kumolo menilai tidak adil bila partai yang pendatang baru langsung mengusung calon presiden (Capres) pada pemilihan umum (Pemilu) serentak Tahun 2019 mendatang.

Menurut Tjahjo Kumolo, Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 yang telah disahkan sebagai langkah untuk menguji partai politik yang baru apakah diresponi masyarakat atau sebaliknya.

“Belum teruji apa dipercaya masyarakat atau tidak, kalau baru langsung ikut yak tidak fair lah. Tidak mungkin juga ada calon tunggal,” kata Tjahjo Kumolo saat jadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk ‘Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu’ yang digelar oleh Galang Kemajuan Center di Century Hotel, Senayan, Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, bahwa presidential threshold atau ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 atau 25 persen dinilai sebagai langkah yang tepat. Karena, pihaknya menyayangkan adanya penggiringan opini bahwa putusan di atas sebagai upaya memanipulasi rakyat.

“Memanipulasi rakyat, rakyat yang mana? Sekarang banyak yang ke kanak-kanakan,” tegas Tjahjo Kumolo.

Sementara, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu setelah melalui proses sidang paripurna pada Jumat 21 Juli 2017 lalu.

Sedangkan, Paripurna tersebut menetapkan secara aklamasi untuk memilih opsi A, yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional.

Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20 persen kursi di DPR. Keputusan tersebut diambil setelah empat fraksi di DPR yang memilih opsi B dengan ambang batas nol persen melakukan aksi walk out.

loading...