wiranto
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JAKARTA, harianpijar.com – Dalam acara Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, yang digelar, Jumat, 11 Agustus 2017 kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menceritakan masalah keamanan yang terjadi usai jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999 silam.

Menurut Wiranto, dirinya protes karena telah dituduh melakukan pembiaran saat sejumlah kelompok masyarakat tak puas dengan hasil jajak pendapat yang menyatakan Timor Timur lepas dari Indonesia.

“Saya protes keras itu,” kata Wiranto.

Lain itu, ditegaskan Wiranto, protes itu disampaikan karena menurutnya dirinya telah melakukan tugasnya untuk mengamankan proses jajak pendapat di Timor Timur dengan baik.

“Saya itu mengamankan jajak pendapat, 700 TPS aman, dengan kondisi 23 tahun berkelahi, kemudian diperintahkan jajak pendapat, diamankan, berhasil aman, tidak ada gejolak,” tegas Wiranto.

Lebih lanjut, dikatakan Wiranto, situasi di Timor Timur mulai memanas setelah kelompok yang kalah dalam jajak pendapat melakukan protes sehingga muncul tindak kekerasan.

“Satunya (yang kalah) protes, ngamuk sendiri, kok dituduhkan ke kami, katanya pembiaran, tapi enggak apa-apa, namanya nasib sial,” kata Wiranto.

Sementara, sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) melayangkan kritik terhadap Wiranto terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Saat itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto memegang tanggung jawab tertinggi atas masalah keamanan usai pengumuman referendum di Timor Timur saat itu.

Sedangkan, Komnas HAM menilai telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan itu menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, krisis politik di Timor Timur tahun 1999 dimulai dengan serangan militan anti kemerdekaan terhadap penduduk, dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor Timur. Konflik itu berpusat di Dili. Kerusuhan meletus setelah mayoritas pemilih referendum Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

Selanjutnya, di tahun 2004, Pengadilan Timor Leste juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wiranto atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan seputar referendum Timor Timur.

loading...