Maman-Imanulhaq
Wasekjen PKB Maman Imanulhaq. (foto: fraksipkb)

JAKARTA, harianpijar.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi. Namun, dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju sebagai calon presiden, sudah berdatangan dari partai politik pendukung pemerintah. Lain itu, dukungan datang dari Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga yang baru-baru ini dideklarasikan yaitu Partai Hanura.

Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikomandoi Muhaimin Iskandar, yang termasuk salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini, justru menggertak dengan menyatakan diri siap meninggalkan Jokowi di 2019. Sementara, kebijakan sekolah delapan jam lima hari ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy jadi pintu masuk PKB untuk memikirkan ulang kesetiaannya pada Jokowi.

Menurut Wasekjen PKB Maman Imanulhaq secara tegas menyatakan, partainya siap mengambil sikap tegas jika Presiden Jokowi tetap menjalankan kebijakan ini. Termasuk berpisah dari Jokowi di gelaran Pemilu 2019.

“Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan 2019,” kata Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Senin 7 Agustu 2017/

Lebih lanjut, dijelaskan Maman Imanulhaq, sikap PKB bukan tanpa alasan, penolakan kebijakan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini menandakan PKB ikut berjuang bersama rakyat.

“Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila,” jelas Maman Imanulhaq.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak ingin buru-buru mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi di 2019. Karena, menurutnya saat yang tepat untuk bicara Pilpres adalah tahun depan.

“Pilpres masih lama, saya berharap kita tidak masuk wacana Pilpres dulu. Bagi PKB hentikan dulu lah wacana Pilpres, 2018 baru kita bicarakan,” kata Muhaimin Iskandar saat dikonfirmasi di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar menegaskan, bicara Pilpres saat ini dikhawatirkan menganggu konsentrasi pemerintahan Jokowi-JK.

“Saya khawatir presiden terganggu konsentrasinya. Terutama apalagi kalau ada motif mencalonkan. Itu menggangu konsentrasi pemerintahan yang sedang membangun ini,” tegas Muhaimin Iskandar.

Sementara, sikap PKB yang tidak ingin buru-buru ini jauh berbeda dari sikap politik partai koalisi pemerintah yang lain. Salah satunya Partai Golkar yang dengan bangga hati menyatakan sebagai partai terdepan yang siap mengusung Jokowi untuk Pilpres mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan, Golkar sudah final dan tidak lagi berubah keputusan untuk mendukung Jokowi kembali jadi Presiden RI periode 2019-2024.

“Kita sangat mendukung program pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi-JK. Bahkan kita sepakat untuk Jokowi kembali memimpin Indonesia dan ditunjuk sebagai Capres 2019,” kata Idrus Marham.

“Tetapi dari partai-partai itu yang pasti Partai Golkar yang lebih awal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi selain PDIP sendiri. Kami menyatakan itu pada 17 Juli 2016 pada forum Rapimnas,” kata Idrus Marham di Rapimnas Hanura, belum lama ini.

Sementara, dukungan dari partai Islam juga sudah dikantongi Jokowi. PPP secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi sebagai calon Presiden di Pilpres 2019. Keputusan ini diambil setelah PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional II dan Workshop Nasional (Bimbingan Teknis) Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada, Jumat 21 Juli 2017 lalu.

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan deklarasi dukungan ini berdasarkan aspirasi kader PPP.

“Berdasarkan ketetapan 1 TAP MUKERNASII/VII/2017 secara resmi PPP kembali mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden 2019. Allahu Akbar,” kata Romahurmuziy.

Sedangkan yang terbaru, Partai Hanura juga secara resmi memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden periode 2019-2024. Lain itu, dukungan tersebut diungkapkan saat Rapat Pimpinan Nasional I tahun 2017 setelah 34 DPD Partai Hanura secara bulat memberikan dukungan itu.

“Kamis 3 Agustus 2017 malam, saya bertemu 34 ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, dan mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024,” kata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali.

SUMBERMerdeka
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR