Mukhamad-Misbakhun
Mukhamad Misbakhun. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengunjungi tempat yang disinyalir dipergunakan sebagai rumah sekap milik KPK tersebut. Lain itu, tempat tersebut diduga untuk memeriksa saksi terkait kasus tertentu.

Sementara, penyebutan nama rumah sekap diungkap oleh Niko Panji Tirtayasa alias Miko, saksi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait kasus suap. Hal ini diungkap saat Miko memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Pansus Hak Angket KPK.

Berdasarkan keterangan Miko di gedung DPR RI pada Selasa 25 Juli 2017 lalu, setidaknya ada tiga tempat yang digunakan KPK. Tempat tersebut, yaitu Boulevard Raya-Kelapa Gading, Depok-Jawa Barat, dan salah satu hotel di DKI Jakarta.

Sedangkan terkait hal itu, pihak Pansus Hak Angket KPK merasa perlu memastikan keberadaan rumah sekap itu, karena jurubicara KPK Febri Diansyah menuding pansus tak bisa membedakan istilah safe house dan rumah sekap.

“Pansus akan menjadwalkan segera dalam waktu dekat,” kata politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, yang juga anggota Pansus Hak Angket KPK, kepada wartawan, Minggu 6 Agustus 2017.

Selain itu, di hadapan Pansus Hak Angket KPK, Miko mengaku disekap di sebuah rumah oleh penyidik. Selain itu, Miko menyebut rumah sekap itu untuk mengondisikan saksi supaya menuruti keinginan penyidik KPK.

“Sehingga, Miko mengakui dipaksa bersaksi palsu dengan iming-iming uang, liburan mewah menggunakan private jet dan pembagian harta sitaan milik Muchtar Effendi. Pengkondisian Miko sebagai saksi palsu adalah di rumah sekap tersebut,” kata Mukhamad Misbakhun.

Lain itu, untuk perlindungan saksi ada mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dirinya meminta alasan mengapa Miko sebagai saksi dalam hal perlindungannya tidak diserahkan oleh KPK ke LPSK.

Selain itu, di audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masuk ke Pansus Hak Angket KPK, menurut dirinya, tidak ada biaya terkait safe house dan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk sewa safe house itu.

Sedangkan, Bendaharawan KPK untuk menyewa safe house harus memungut PPN atas sewa gedung dan memotong PPh Pasal 23 untuk sewa.

“Sampai saat ini, apa yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah terkait rumah sekap atau safe house tidak tergambarkan sebagai sebuah proses yang transparan dan akuntabel secara keuangan dan dari sisi kewajiban perpajakan dari KPK,” kata Mukhamad Misbakhun.

Selain itu, atas tudingan tersebut KPK melalui juru bicara Febri Diansyah memandang itu suatu kekeliruan.

Menurut Febri Diansyah, saat ini banyak cara yang dilakukan untuk melemahkan KPK. “Tudingan itu keliru,” kata Febri Diansyah.

Meskipun mendapat serangan dan tuduhan tidak mendasar, dirinya menjamin KPK tidak akan ciut menangani kasus korupsi.

“Hal itu tidak akan membuat KPK berhenti menangani kasus besar, seperti e-KTP dan BLBI yang ditangani. Nanti masyarakat akan menilai,” jelas Febri Diansyah.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz memandang Pansus Hak Angket KPK memalukan karena tidak dapat membedakan antara safe house dengan rumah penyekapan.

“Memalukan, tidak bisa membedakan safe house dengan rumah penyekapan. Safe house itu justru dipergunakan KPK untuk melindungi saksi dari intimidasi tersangka atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka agar para saksi dilindungi,” kata Donal Faiz.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR