Fahri-Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Menurut Fahri Hamzah, dirinya mempertanyakan target KPK yang sampai-sampai menggelar OTT di Pamekasan, Rabu 2 Agustus 2017 pekan lalu. Padahal, kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dana desa yang terjadi di daerah itu hanya mencapai Rp100 juta.

Lebih lanjut, ditegaskan Fahri Hamzah, KPK memang bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga tersebut didirikan khusus untuk memberantas patgulipat yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran.

“Kalau diistilahkan, mereka masuk hutan diberi meriam untuk menembak gajah. Tapi, setiap hari, yang dibawa pulang burung perkutut, ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya bos,” tegas Fahri Hamzah di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta, Minggu 6 Agustus 2017.

Sementara, dikatakan Fahri Hamzah, potensi kerugian negara dalam proyek di Pamekasan itu tidak sebanding dengan biaya OTT yang dilakukan KPK. Karena, KPK pasti terlebih dulu melakukan pemantauan dan penyadapan sebelum OTT.

Selain itu, Fahri Hamzah juga mengatakan, dirinya meminta setiap pihak berhitung soal biaya perjalanan petugas KPK dari Jakarta ke Pamekasan.

“Tekor negara. Mereka bilang kerugian negara Rp100 juta, penyidik sudah bolak-balik, tekor begini. Lembaganya saya bubarin, negara kan tidak boleh tekor terus,” kata Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyangsikan OTT di Pamekasan tersebut juga menjadi salah satu itikad KPK untuk mengawasi pengelolaan dana desa di 37.000 desa Indonesia.

“Apa KPK mau mengawasi penyaluran dana di 37.000 desa? Seharusnya KPK kan membangun sistem kerjasama dengan polisi dan kejaksaan, semacam supervisi,” tandas Fahri Hamzah.

SUMBERSuara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR