tjahjo-kumolo
Tjahjo Kumolo, sebagai manusia wajar jika khilaf dan melibatkan emosi dalam menyampaikan pernyataan.

JAKARTA, harianpijar.com – Perbedaan pandangan antara beberapa fraksi partai politik (parpol) kerap berujung polemik, bahkan saling lapor ke kepolisian. Padahal, kejadian semacam itu seharusnya bisa diredam dan tidak berlarut-larut.

“Menurut saya perlu adanya klarifikasi dahulu termasuk saya sebagai mendagri, kalau ada saya salah ucap terbuka yang mungkin dirilis pers, saya siap diminta klarifikasi dahulu,” kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Sabtu 5 Agustus 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo diketahui banyak pernyataan terbuka dari anggota suatu parpol yang dianggap mendiskreditkan partai lain. Karena itu, dampaknya partai bersangkutan tanpa klarifikasi membalas pernyataan tersebut. Tak jarang saling melaporkan pada polisi menjadi buntut perbedaan pendapat ini.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menyebut para tokoh partai seharusnya mendahulukan klarifikasi, baik yang menyatakan pendapat atau yang merasa disinggung oleh pendapat itu. Pasalnya, sejatinya perbedaan pandangan sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia.

Menurut Tjahjo Kumolo, lain halnya jika yang menyatakan pendapat nyata-nyata tidak mau mengklarifikasi pernyataannya.

“Kalau misal saya salah, saya tidak mau klarifikasi, ya silahkan teman-teman DPR misalnya, mengadukan saya ke Kepolisian atau melaporkan ke bapak Presiden Joko Widodo, karena saya sebagai menteri pembantu presiden,” kata Tjahjo Kumolo.

Selain itu, dikatakan Tjahjo Kumolo dirinya juga menanggapi tentang komentar pedas dan memancing reaksi dari kubu-kubu di legislatif yang belakangan sering terjadi. Karena itu, sebagai manusia wajar jika khilaf dan melibatkan emosi dalam menyampaikan pernyataan.

Sementara, secara pribadi Tjahjo Kumolo menghargai perbedaan, namun mengkritisi pelibatan emosi dan minimnya klarifikasi. Pasalnya, parpol sebagai bagian dari penyelenggara negara harus paham bila ada kebersamaan yang ingin dibangun semua pihak walau berbeda pendapat.

“Semangat kebersamaan harus kita budayakan dalam lembaga legeslatif, apalagi legislatif dan eksekutif. Pendapat beda konsep beda sikap politik wajar harus kita hargai dalam berpendapat dan bersikap politik. Apapun keputusan pemerintah dan keputusan DPR adalah sikap politik yang harus saling menghargai dan dihargai,” tandas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

loading...