fadli-zon-1
Fadli Zon, sikap Hary Tanoe yang mulai melirik Jokowi agar kasus hukumnya tidak berlanjut.

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon secara tersirat menduga rencana dukungan Perindo kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 karena kasus hukum yang mendera Hary Tanoesoedibjo (HT).

Menurut Fadli Zon, permasalahan hukum yang mendera politisi partai oposisi kerap dijadikan alat penguasa untuk mengais dukungan.

Lebih lanjut, ditegaskan Fadli Zon, dirinya menduga sikap HT yang mulai melirik Jokowi agar kasus hukumnya tidak berlanjut. Namun, cara itu sangat membahayakan demokrasi.

“Partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan, termasuk persoalan hukum. Hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan parpol dan juga sekaligus merangkulnya,” tegas Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 Agustus 2017.

Selain itu, juga dikatakan Fadli Zon, pada dasarnya setiap parpol memiliki hak untuk mengambil sikap politiknya. Namun, sikap politik itu harus didasari atas pertimbangan yang matang.

Sementara menyoal langkah politik Perindo, dirinya secara terang-terangan melihat ada upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Lain itu, dirinya juga melihat, Jokowi seolah memberi syarat bagi HT agar bebas dari hukum jika mendukungnya.

“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau (menurut) dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara kekuasaan, ketimbang cara menegakkan hukum,” ucap Fadli Zon.

Kemudian, Fadli Zon juga menjelaskan, Gerindra sama sekali tidak kecewa dengan sikap Perindo mendukung Jokowi. Karena, Gerindra saat ini sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS, Demokrat, dan PAN.

Namun, menurut Fadli Zon, komunikasi dengan ketiga partai itu bukan untuk kepentingan Pilpres 2019 melainkan untuk keperluan Pilkada serentak 2018. Menurutnya, Pilkada serentak lebih mendesak ketimbang Pilpres 2019.

“Saya kira kalau untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden itu masih terlalu dini. Nanti itu di tahun 2018, tetapi ada agenda-agenda politik yang berhimpitan seperti Pilkada di 2018,” tandas Fadli Zon.

loading...