yusril-hti-mk
Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (foto: Republika)

JAKARTA, harianpijar.com – Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai kinerja Kemenkumham sangat lambat dalam menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Status Badan Hukum dan pembubaran HTI. Padahal, Pemerintah telah dengan resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum dan pembubaran tersebut tanggal 19 Juli 2017 lalu.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, dirinya bersama para lawyer di IHZA & IHZA LAW FIRM selaku kuasa hukum HTI telah berulang kali memintanya kepada Direktur yang menangani masalah tersebut di bawah Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun selalu dijawab belum ada perintah Dirjen untuk menyerahkan SK tersebut kepada HTI atau kuasa hukumnya.

“Sementara Dirjen AHU Freddy Haris sudah lebih seminggu tidak bisa dihubungi melalui telepon,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Kamis 3 Agustus 2017 malam.

Lebih lanjut, ditegaskan Yusril Ihza Mahendra, dirinya meminta Menkumham Yasonna Laoly agar segera memerintahkan Dirjen AHU menyerahkan SK Menkumham tentang pembubaran HTI tersebut. Lain itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berulangkali mempersilakan HTI untuk melawan pembubaran itu melalui pengadilan.

Namun, lambatnya Kemenkumham menyerahkan SK itu telah membuat HTI tertunda-tunda untuk melakukan perlawanan ke pengadilan.

“Masa sudah lebih dua minggu SK tidak dikirim juga. Padahal berdasar SK itulah kami akan menggugat Pemerintah RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” tandas Yusril Ihza Mahendra.

loading...