Istana: Presiden Berharap Partai Koalisi Dukung Kebijakan Pemerintah

johan-budi-3
Johan Budi, terkait posisi PAN yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, dirinya tidak tahu apakah partai berlambang matahari itu akan terkena sanksi.

JAKARTA, harianpijar.com –  Juru bicara kepresidenan Johan Budi SP menyatakan sebagai bagian dari koalisi pemerintah, seyogianya partai mendukung setiap kebijakan pemerintah. Lain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta loyalitas partai koalisi mendukung setiap langkah pemerintah.

“Presiden berharap partai koalisi pendukung pemerintah tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Harusnya kan begitu,” kata Johan Budi, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017 kemarin.

Menurut Johan Budi, Presiden menyadari tidak bisa mengintervensi ranah partai meski bagian dari koalisi pemerintah. Contohnya, kewenangan fraksi-fraksi di Senayan. Dalam konteks pengesahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, karena itu merupakan domain DPR.

Baca juga:   Polisi Tangkap Sri Rahayu Penghina Jokowi, 4 Ponsel Disita

“Menjadi tanda tanya kalau ada yang minta intervensi, tidak pas dong. Itu melampaui kewenangan presiden sebagai eksekutif,” tegas Johan Budi.

Sementara, dijelaskan Johan Budi, terkait Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, dirinya tidak tahu apakah partai berlambang matahari itu akan terkena sanksi.

“Saya enggak tahu, itu preogratif Presiden. Tapi ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah,” jelas Johan Budi.

Seperti diberitakan, PAN sebelumnya memilih walk out dalam pengambilan keputusan UU Pemilu karena mendukung presidential threshold nol persen. Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

Baca juga:   Refly Harun: Demokrasi Indonesia Bukan Kebablasan, Indonesia Masih Belajar Hidup Berdemokrasi

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tak tahu dengan sikap PAN yang tak sejalan dengan partai pendukung pemerintah dalam keputusan UU Pemilu. Lain itu, sehari sebelum keputusan, PAN menyampaikan bakal mengikuti keputusan pemerintah.

Sedangkan Presiden Jokowi juga tidak secara tegas akan memberikan sanksi kepada partai pimpinan Zulkifli Hasan itu atau tidak.

SUMBERMetrotvnews

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini