JAKARTA, harianpijar.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca dibubarkan oleh pemerintah, melakukan pertemuan dengan beberpa partai politik. Diantaranya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo, tidak masalah pengurus HTI menemui sejumlah partai politik, usai dibubarkannya secara resmi oleh pemerintah.
Sementara diketahui, HTI mendatangi partai politik untuk meminta dukungan penolakan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Namanya lobi juga boleh,” kata Tjahjo Kumolo di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat 28 Juli 2017 baru lalu.
Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, pembubaran HTI bukanlah sikap represif pemerintah. Melainkan cara pemerintah menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman organisasi anti-Pancasila.
“Pemerintah bukan membela satu ormas atau kelompok atau golongan. Mau menggerakkan, mau organisir, mau dakwah dengan agamanya masing-masing sesuai dengan program kerja masing-masing silakan,” tegas Tjahjo Kumolo.
Selanjutnya, dikatakan Tjahjo Kumolo, warga negara Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Namun organisasi tersebut haruslah bergerak atas dasar ideologi negara.
“Tapi sebagai organisasi yang ada di Republik Indonesia ya harus ikut aturan negara. Dasar negara Pancasila, negara yang sudah final, NKRI sudah final dan berbhinneka tunggal ika. dan punya landasan UUD 1945. Itu saja kok intinya,” tandas Tjahjo Kumolo yang juga mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.